JAKARTA-RADAR BOGOR, Komisi XI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sejumlah kritik pencapain kinerja dan realisasi Anggara Pendapatan Belanja Negara (APBN) pun dibahas.
Salah satu legislator Komisi XI yang cukup keras mengkritik menkeu dalam rapat tersebut adalah Misbakhun. Menurut politikus Golkar itu, Sri Mulyani berpotensi gagal dalam mengimplementasikan berbagai rencana pembangunan yang dijanjikan Presiden Joko Widodo.
“Banyak hal tentang perekonomian nasional pada tahun lalu yang berjalan di luar skenario yang disepakati pemerintah dan DPR,” ujar Misbakhun pada rapat kerja di Komisi XI DPR, Kamis (30/1)
Bahkan, lanjut Misbakhun, kalau dilihat realisasi seperti ini, jelas publik tidak bisa percaya bahwa Presiden Jokowi sedang memberikan kepercayaan kepada menteri keuangan terbaik di dunia.
“Realisasinya bisa kita lihat defisit bertambah, penerimaan tidak tercapai,” kata Misbakhun di hadapan Sri Mulyani.
Sebagai anggota DPR dari partai yang menjadi salah satu pendukung utama Jokowi, Misbakhun mengaku tak rela jika Presiden Ketujuh RI itu dipermalukan akibat kinerja perekonomian yang buruk. Sudah seharusnya SMI yang telah dipercaya oleh Presiden untuk menjadi Menkeu kedua kalinya bisa menunjukkan kinerja positif.
“Target-target ekonominya diolok-olok oleh masyarakat, diolok-olok oleh orang lain sebagai presiden tukang utang karena utangnya bertambah dan sebagainya,” beber Misbakhun.
Diketahui, dalam raker itu Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, bahwa realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.957,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen dibandingkan capaian tahun 2018. Namun masalahnya, kata Misbakhun, terjadi defisit akibat penerimaan pajak yang hanya mencapai Rp 1.331 triliun dari target Rp 1.577 triliun dalam APBN 2019.
“Ada defisit sebesar Rp 246 triliun yang memberikan tekanan kepada APBN 2019. Anehnya, target penerimaan perpajakan kembali dinaikkan pada APBN 2020,” jelasnya.
Bahkan, KADIN juga mempertanyakan kenapa realisasi 2019 cuma tumbuh sekitar 1,7 persen, tetapi target berikutnya makin tinggi? Karena apa, merekalah yang akan menjadi para pembayar pajak.
“Sampai sekarang kita tidak menemukan strategi apa yang akan diterapkan oleh pemerintah untuk mengatasi itu,” tutur wakil rakyat asal Pasuruan, Jawa Timur itu.
Untuk diketahui, pendapatan negara dalam APBN 2020 ditargetkan sebesar Rp 2.233,2 triliun, sementara belanja negara Rp 2.540,4 triliun. Defisit ditargetkan sebesar Rp 307,2 triliun atau setara 1,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Adapun pembiayaan defisit APBN 2020 akan bersumber dari utang sebesar Rp 351,9 triliun, investasi negatif Rp 74,2 triliun, pemberian pinjaman Rp 5,1 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 600 miliar, dan pembiayaan lainnya Rp 25 triliun.
Misbakhun mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Sri Mulyani agar tak salah membuat asumsi tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) ataupun realisasi PPh migas dalam APBN 2019.
“Lalu kenapa desainnya masih seperti ini lagi?” pungkasnya. (jwp)
