JAKARTA-RADAR BOGOR, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo mengklarifikasi berita yang menyebutkan dirinya mengusulkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dana pensiun Rp 1 miliar. Karena dalam berita yang dimuat di salah satu media online tersebut tak memuat lengkap penjelasannya
Tjahjo mengaku tak pernah mengusulkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar ASN dapat dana pensiun 1 miliar. “Salah kutip,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Rabu (19/2).
Menurut Tjahjo yang benar ia sempat diskusi soal pengelolaan dana tabungan ASN dengan Ketua Umum Pegawai Republik Indonesia (Kopri), dan PT Taspen. Itu pun, bukan membicarakan usulan tentang ASN dapat dana pensiun 1 miliar. Namun yang dibicarakan adalah pengelolaan iuran bulanan ASN yang dikelola PT Taspen mulai dari jadi ASN (dari awal sampai akhir masa kerja). Ia hanya berharap, iuran tabungan ASN itu dikelola dengan baik oleh PT Taspen.
Sehingga nanti diharapkan ASN bisa mendapatkan hasil tabungannya dengan jumlah siginifikan kata Tjahjo, syukur-syukur ASN yang pensiun dapat kompensasi tabungan pensiunannya sebesar Rp 1 miliar yang merupakan hasil dari iuran tabungan pegawai yang saat ini baru mencapai puluhan juta rupiah.
“Hal ini pernah didiskusikan antara saya dengan Ketua Umum Korpri dan juga dengan pihak PT Taspen yang sekarang pada posisi sehat pengelolaan keuangannya. Jadi pembicaraan dengan PT Taspen tidak dengan Ibu Menteri Keuangan sebagaimana diberitakan media online,” katanya.
Karena PT Taspen, kata Tjahjo, kondisi manajemen keuangannya sedang sehat. Sehingga, pengelolaan iuran ASN bisa dilakukan dengan baik. Jadi bisa menghasilkan tabungan ASN secara maksimal saat pensiun nanti. Sebab jika dikelola dengan baik, iuran yang ditabungkan di PT Taspen, saat selesai masa kerjanya, ASN bersangkutan bisa menuai hasilnya dengan optimal.
Tjahjo berharap, ASN yang menabung di PT Taspen dana pensiunnya bisa mencapai 1 milyar. Ia sendiri sebagai Menpan RB, dalam menjabarkan visi Presiden Jokowi khususnya terkait dengan reformasi birokrasi, tak sekedar memikirkan penyederhanaan birokrasi tapi juga memikirkan tunjangan serta tabungan ASN kelak saat pensiun nanti.
“Ya ASN yang dari awal kerja sampai akhir masa kerja dengan maksimal kerja dan dengan iuran bulanan yang diperhitungkan yang dikelola oleh Taspen, bukan BTN sebagaimana pemberitaan di sebuah media online bisa dikeloka dengan baik, sehingga ASN mendapatkan dana tabungan pegawai yang diberikan Taspen secara maksimal syukur bisa mencapai 1 milyar,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Korpri, Zudan Arif Fakrulloh, juga sempat menyinggung soal tunjangan hari tua ASN. Menurut Zudan, reformasi birokrasi tidak hanya dengan memotong struktural birokrasi. Namun, juga mulai membenahi kerangka regulasi, sistem karir, membenahi kesejahteraan, dan perlindungan hukum.
“Misalnya kami, Korpri menginginkan tunjangan hari tua PNS tidak lagi hanya 70 juta, tetapi kita berharap ke depan tunjangan hari tua bisa mencapai 1 miliar dan seterusnya. Percayalah bila bersama Korpri taat dan menurut arahan pimpinan Korpri ke depan kita bisa mewujudkan itu,” kata dia.
Maka kata dia, untuk membantu para ASN agar punya tunjangan hari tua yang layak kata Zudan, pihaknya telah menggandeng PT Taspen (Persero) dan seluruh anak perusahaannya untuk bekerjasama. Sehingga nanti ASN bisa memulai mendesain sistem pensiun dengan cara sendiri-sendiri sesuai dengan besaran premi yang disetorkan saban bulan. “Sejak mulai menjadi pegawai, ASN harus mendesain sendiri kebahagiaannya jangan sampai terlambat,” ungkapnya.(jwp)
