JAKARTA-RADAR BOGOR, Seiring dengan semakin mewabahnya Covid-19, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Salah satunya adalah pemotongan anggaran sejumlah lembaga negara.
Pemangkasan anggaran dari postur atas sejumlah kementerian dan lembaga itu dilakukan untuk dialihkan dalam rangka penanganan virus Korona.
Menyikapi kebijakan pemotongan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi kebijakan untuk mengalihkan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 ini. Namun, pelaksanaannya harus tetap dilakukan secara proporsional.
“Semoga pemerintah pusat telah menganalisis kebijakan pemotongan itu dengan baik dan benar. Sehingga pemotongan yang ada itu sudah sesuai dengan porsinya dan proporsional,” ujar Sahroni dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Senin (13/4/2020).
Lebih lanjut, Sahroni mencontohkan perbandingan pemotongan anggaran bagi mitra Komisi III, yakni Kejaksaan Agung yang anggarannya dipotong sebesar Rp 1 Triliun dari Rp 7 triliun menjadi Rp 6 triliun (penurunan sebesar 14,2 persen).
Di sisi lain, lembaga peradilan lainnya yakni Mahkamah Agung (MA) yang memiliki anggaran lebih besar, yakni Rp 10 Triliun, justru mengalami pemotongan anggaran yang lebih kecil, yakni Rp 400 miliar (penurunan sebesar 3,8 persen).
“Di sinilah maksud saya harus proporsionalnya. Kita bisa lihat bahwa anggaran Mahkamah Agung lebih besar daripada Kejaksaan Agung, tapi pemotongannya justru lebih kecil,” paparnya.
Kebijakan ini, kata Syahroni, patut dipertimbangkan kembali mengingat kedua lembaga negara sama-sama merupakan instrumen hukum yang penting di Indonesia. Jadi jangan ada ketimpangan atas pemotongan anggaran sehingga tidak proporsional.
Menurut politikus Partai Nasdem ini, sebagai salah satu lembaga peradilan di Indonesia, anggaran Kejaksaan Agung sudah relatif kecil jika dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung. Karenanya, pertimbangan untuk pemotongan anggaran ini harus benar-benar proporsional dan tepat sasaran.
“Kasihan kalau dipotong lagi. Jadi sekali lagi saya tegaskan, pemerintah perlu memperhatikan betul-betul aspek proporsionalitas anggaran agar pemotongannya juga tepat sasaran,” pungkasnya. (jpg)
