BOGOR-RADAR BOGOR, Anggota DPR RI, Fahmy Alaydroes mempertanyakan anggaran Kartu Pra Kerja dinaikkan dari Rp 10 triliun jadi Rp 20 triliun. Jumlah penerima manfaat juga bertambah menjadi 5,6 juta orang.
Menurut dia anggaran Kartu Pra Kerja senilai Rp 20 triliun yang dikucurkan oleh pemerintah diperuntukkan untuk membayar insentif sebesar Rp 3,55 juta kepada 5,6 juta target peserta pelatihan prakerja.
Dari alokasi Rp 3,55 juta itu, Rp 1 juta dialokasikan untuk pelatihan kerja melalui online, yang dalam hal ini pemerintah telah menunjuk 8 mitra platform, yakni: Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir, dan Sisnaker.
Ada lebih dari 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform tersebut. Untuk bisa mengikuti pelatihan, biaya yang harus dibayarkan anggota Kartu Pra Kerja berkisar dari Rp 150 ribu hingga Rp 850 ribu.
‘’Jadi ada sekitar 5,6 Triliun yang akan mengalir ke 8 platform digital tersebut, yang menimbulkan banyak pertanyaan,’’ kata anggota Fraksi PKS ini.
Meskipun niatnya baik, dalam rangka memberikan bekalan keterampilan bekerja kepada para penerima kartu pra kerja tersebut, namun kenapa hanya kepada 8 platform tersebut? Padahal, konten-konten pelatihan gratisan banyak tersebat di dunia maya.
Di Kemdikbud ada Pendidikan Non Formal itu yaitu LKP (Lembaga Kursus dan Pelatihan), di Kemenaker ada LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), tapi mereka tidak dilibatkan? Hebatnya lagi, keputusan ini nampak heroik dan populis karena semuanya demi kepentingan masyarakat kebanyakan yang terdampak.
Kebijakan ini dialasi oleh Perpu 1/2020 yg semuanya dalam kerangka niyat baik pemerintah bertindak menyelamatkan negara dari kondisi darurat. Kebijakan yg diputuskan tidak dapat dipidanakan, sebagaimana dijamin oleh Perpu tersebut.
Akan lebih bijak apabila dalam situasi darurat dan sangat menghimpit kehidupan ekonomi masyarakat, orang-orang kuat melindungi yang lemah, dan orang-orang yang berkecukupan membantu yang kekurangan.
Pemerintah yang bijak seharusnya ‘áll-out’ hadir melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia sebagaimana amanah Konstitusi kita.
Rumusan kebijakan harus sepenuhnya untuk dan demi masyarakat yang sangat membutuhkan, sumberdaya Negara harus dimanfaatkan untuk mereka.
Pemerintah juga seharusnya menggandeng semua pihak untuk ikut membantu mereka, bukan malah memberi peluang untuk ‘”memanfaatkan” anggaran Negara untuk keuntungan ekonomi segelinir pihak.
Alangkah baiknya bila platform-platform digital yang selama ini menikmati kueh bisnis digitalnya yang lumayan besar, saatnya berbagi dan peduli. Gratiskan saja konten-konten online pelatihan kerja bagi anak-anak muda yang sedang sangat memerlukan bantuan tersebut.
‘’Toh, tidak banyak biaya produksi yang diperlukan untuk membuat konten-konten pelatihan online tersebut, apalagi bila narasumbernya juga para pelatih atau pelaku usaha yang sukses, yang siap menyumbangkan ilmu dan pengalamannya kepada mereka yang sangat membutuhkan. Marilah kita suburkan karakter gotong royong, jauhkan sikap ajimumpung,’’ pungkasi Fahmy Alaydroes. (*/unt)
