JAKARTA-RADAR BOGOR, Satgas Lawan Covid-19 DPR kembali membuat polemik. Kali ini lantara mengimpor jamu herbal dari Tiongkok untu pada pasien Korona. Namun, soal klinsnya masih dipertanyakan. Bahkan dala kemasan obat itu tidak ada komposisinya.
Para pengusaha jamu pun mengeluhkan impor yang dilakukan para anggota dewan tersebut. Karena bahan pembuat jamu tersebut semuanya ada di dalam negeri. Bahkan, mempertanyakan, kenapa sudah buru-buru diedarkan sedangkan izinya aja belum jelas.
Menanggapi hal tersebut, Deputi Hukum dan Advokasi Satgas Lawan Covid-19 DPR, Habiburokman mengkritik keluhan para pengusaha jamu tersebut.
“GP (Gabungan Pengusaha) jamu jangan fitnah bahwa itu obat herbal ancam industri jamu di dalam negeri,” ujar Habiburokman kepada JawaPos.com, Rabu (29/4/2020).
Menurut Anggota Komisi III DPR ini, yang dilakukan Satgas Covid-19 DPR ini adalah aksi kemanusiaan di tengah pandemi Korona di dalam negeri ini. Sehingga tidak seharusnya Gabungan Pengusaha Jamu jangan fokus pada cari keuntungan saja.
“Jangan mikir cari keuntungan saja di masa pandemi ini,” katanya.
Ketua DPP Partai Gerindra ini menengaskan, obat herbal yang dibagikan oleh Satgas Covid-19 ini berasal dari uang pribadi. Bukan diambil dari APBN atau anggaran pemerintah lainnya.
Dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan Satgas Lawan Covid-19 ini. Seharusnya para pengusaha jamu tidak perlu mempermasalahkan obat herbal yang diberikan Satgas Lawan Covid-19 DPR.
“Kami hanya aksi kemanusiaan untuk menolong masyarakat. Kami belinya pakai uang pribadi bukan pakai uang negara,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Pengusaha (GP) Jamu Dwi Ranny Pertiwi mengeluhkan dengan Satgas Covid-19 DPR yang mengimpor jamu tradisional asal Tiongkok untuk bisa digunakan di dalam negeri.
“Saya melihat ada Satgas Covid-19 DPR ini impor jamu dari Tiongkok secara besar. Saya orang Indonesia Ketua Umum GP Jamu saya keberatan,” ujar Dwi.
Dwi mengeluhkan, karena jamu yang diimpor oleh Satgas Covid-19 DPR ini dari Tiongkok ini bahan bakunya semua ada di Indonesia. Sehingga, Gabungan Pengusaha Jamu seperti tidak dianggap oleh Satgas Covid-19 DPR ini.
“Yang saya tahu jamu impor yang diberikan Satgas DPR ini kami juga bisa membuatnya. Jadi kami keberatan ternyata kami dari jamu Indonesia tidak dianggap Satgas DPR ini,” katanya.
Dwi mengatakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga tidak diajak berbicara oleh Satgas Covid-19 DPR dalam mengimpor jamu asal tiongkok tersebut. Sehingga hal itu membuat para pengusaha jamu bertanya-tanya.
Bahkan, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia Ingrid Tania mengatakan, banyak dokter yang bertanya kepadanya mengenai obat yang didatangkan oleh Satgas Covid-19 DPR.
Hal itu karena para dokter yang bertugas khawatir dan takut menggunakan obat yang diberikan oleh Satgas Covid-19 ini.
“Kalau diberikan ke pasien mereka takut pertanggungjawaban kalau sampai terjadi sesuatu,” ujar Ingrid dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (27/4).
Ingrid menegaskan, dalam obat herbal yang didatangkan dari Tiongkok tersebut tidak tertera komposisinya. Karena yang tertera hanya cara pemakaiannya bagi pasien.
“Sehingga dokter pada binggung tanya ke saya ini apa isinya. Saya bilang saya tidak tahu,” katanya. (jpg)
