BANDUNG – RADAR BOGOR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu ajuan dari pemerintah kabupaten/kota terkait data warga terdampak covid-19 yang selama ini tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat dan kabupaten/kota. Hingga saat ini, jumlah kepala keluarga (KK) yang sudah diajukan mencapai 445 ribu.
Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, hingga saat ini pihaknya sudah menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp500 ribu per bulan kepada 23.700 KK. “Memang belum banyak,” katanya di Bandung, Rabu (29/4/2020).
Belum banyaknya penerima bantuan sosial ini dikarenakan pendataan yang belum selesai di tingkat kabupaten/kota. Dalam prosesnya, dia berharap daftar warga penerima ini akurat sehingga tak ada satu pun warga yang berhak yang tidak menerima bantuan.
“By name by addres plus ada surat pernyataan tanggungjawab mutlak,” katanya. Daud meminta aparat kewilayahan seperti di desa/kelurahan dan RT/RW menyampaikan informasi yang jelas kepada warga terkait penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi virus korona (covid-19).
Hal ini dirasa penting untuk menghilangkan kesalahpahaman terkait siapa saja yang berhak menerimanya. Selain itu, Daud juga meminta petugas di bawahnya bisa menyampaikan langsung ke aparatur di atas setiap fenomena yang terjadi di masyarakat.
“Jangan teriak-teriak di media sosial,” kata Daud. Dia menyebut, setiap masukan atau koreksi dari bawah untuk pemerintah sampaikan dahulu kepada camat atau bupati.
Terlebih, menurut dia seharusnya aparatur di bawah bisa menenangkan situasi di masyarakat. “Harus bisa menjadi pemimpin yang bijaksana,” katanya.
Lebih lanjut, Daud menegaskan bantuan sosial tidak diberikan untuk semua warga, terlebih bansos yang berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Daud pun mengatakan, bansos tidak hanya berasal dari pemerintah provinsi saja, namun ada yang berasal dari pemerintah pusat seperti kartu program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan sosial dari presiden untuk perantau di Jabodetabek, dana desa (bagi kabupaten), dan kartu prakerja.
Selain itu, pihaknya juga menggagas gerakan nasi bungkus yang bertujuan untuk memastikan semua masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. “Bantuannya juga berbeda nilai, jenis, dan waktu penyebaran dan mekanismenya. Warga yang sudah dapat bantuan dari satu program, tidak akan dapat bantuan dari program yang lain,” katanya.
Daud meminta masyarakat memahami hal-hal seperti ini. “Jangan semua berharap oleh dana provinsi. Provinsi ini hanya membantu sebagian mereka yang belum ter-cover,” katanya. (Pun)
