JAKARTA – RADAR BOGOR, Pemberian edukasi kepada masyarakat tentang bahaya yang dapat terjadi apabila pergerakan ke luar daerah tidak dibatasi sangat penting.
Pergerakan ini termasuk kegiatan pulang ke kampung halaman atau mudik yang belakangan ini banyak dilakukan masyarakat sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan Work From Home (WFH) oleh pemerintah, menyusul kebijakan tentang Social Distancing yang sudah diberlakukan sebelumnya.
Apabila edukasi ini tidak dijalankan dengan baik, maka kebijakan tentang mudik yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat tidak dapat berjalan dengan baik.
“Ini [melakukan edukasi] barangkali menjadi tantangan besar dan kita harus mencari strategi yang tepat. Makanya saya mencari gubernur-gubernur mana yang paling efektif melakukan pencegahan-pencegahan. Sebab kalau tidak, ya itu tadi. Kita khawatirkan kemudian penyebaran semakin masif ke depan,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima laporan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, melalui teleconference terkait monitoring pelaksanaan penanganan wabah Covid-19 di Provinsi Jawa Barat, Jumat (3/04/2020).
Lebih lanjut Wapres menegaskan, bahwa pelaku mudik saat ini tidak hanya masyarakat antar kota saja namun juga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, dan Jawa Barat merupakan salah satu daerah tujuan utama para pemudik tersebut.
“Mungkin juga bukan hanya mudik dari Jakarta. Sekarang ini juga sudah mulai ada mudik juga dari Malaysia, TKI yang mudik. Nah itu juga harus dipersiapkan dengan baik,” tegas Wapres.
Dari sisi keagamaan, Wapres mengatakan bahwa ia akan mendorong peran para ulama untuk mengkaji lebih dalam mengenai mudik ini. Karena, Wapres menilai, apabila terdapat bahaya dalam melakukan suatu kegiatan, maka bahaya tersebut harus dihindari terlebih dahulu.
“Iya. Saya akan coba nanti dorong lagi MUI ya untuk mengeluarkan. Sebenarnya sudah fatwa tentang Salat Jumat, fatwa tentang penanganan jenazah sudah keluar kan. Kemudian bahkan salat tanpa wudu, tanpa tayamum, itu pun sudah dalam situasi petugas medis ya. Saya akan coba nanti supaya juga keluar tentang mudik,” pungkas Wapres.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melaporkan bahwa saat ini data di Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencatat sudah terdapat 70.000 pemudik yang tiba di berbagai daerah di Jawa Barat.
“Sudah ada catatan kami 70.000 yang mudik duluan sekarang ke Jawa Barat. Ini artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 ODP baru, pak,” lapor Ridwan Kamil.
Lebih lanjut Ridwan juga memaparkan bahwa ia berkesempatan menemui beberapa lansia yang terindikasi positif Covid-19 dan setelah dilakukan penelusuran, virus tersebut terbawa oleh anggota keluarganya yang mudik dari Jakarta. Oleh karena itu, ia beserta jajarannya saat ini sedang melakukan kampanye-kampanye dalam mengedukasi masyarakat.
“Inilah akan menjadi sumber pandemi Covid, pak. Karena mayoritas yang mudik itu usia milenial, jadi saya sedang kampanye sekarang. Milenial jangan pulang jika anda sayang orang tuamu, kakek, nenekmu, jangan pulang. Tetaplah tinggal di Jakarya dan sekitarnya, kira-kira begitu,” ujar Ridwan memaparkan program edukasi masyarakat yang sedang dijalankannya.
“Sehingga saya sedang mengkampanyekan, janganlah mudik karena akan ada insentif dua. Satu, libur mudik diganti di bulan-bulan lain, kemudian penghasilan anda akan dibantu. Kalau KTP DKI oleh Pak Anies, kalau perantau tidak ber-KTP DKI oleh Pak Jokowi, lewat pemerintah pusat,” tambahnya.
Lebih lanjut ia juga menjabarkan mengenai langkah-langkah konkret yang diterapkan di titik-titik masuk daerah Jawa Barat.
“Kemudian saya sudah membagikan Pak, rapid test gelombang baru ke terminal-terminal dan point off entry jadi kalau nanti terpaksa ada pemudik dari Jabodetabek atau dari Malaysia datang, maka prosedurnya kami melatih petugas terminal, bandara, pelabuhan untuk punya ruangan khusus, Pak Wapres,” tutur Ridwan.
“Itu sudah kami jadikan SOP Pak, minimal kami menyaring dulu di level kedatangan. Kemudian jika dia keburu bocor ke desa-desa, kami sudah bikin surat perintah ke RT, RW, untuk melaporkan itu langsung ke Polsek, Pak. Sehingga jika si pendatang ini tidak menjaga perilakunya, tidak karantina diri setelah pulang, itu polisi dan aparat akan memberikan tindakan peringatan bahwa Anda membahayakan kesehatan masyarakat, kira-kira begitu,” lanjutnya.
Menutup laporannya, tidak lupa Ridwan melaporkan bahwa dari sisi keagamaan, para ulama di Jawa Barat saat ini sedang dalam proses mendiskusikan fatwa terbaik terkait mudik yang dapat diberikan kepada masyarakat. Pada kesempatan ini, ia juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk dapat mengeluarkan fatwa terkait mudik agar dapat diikuti oleh masyarakat.
“Kalau bisa Fatwa Ulama masyarakat lebih didengar pak. Karena banyak yang berdalil-dalil dengan ayat-ayat dan syariat juga. Jadi kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro tinggal menguatkan,” tutupnya. (NN, KIP-Setwapres).
