JAKARTA-RADAR BOGOR, Pandemi Covid-19 tidak membuat pemerintah mengendurkan pengerjaan proyek strategis nasional (PSN). Kemarin pemerintah merekomendasikan 89 PSN baru untuk dikerjakan selama lima tahun ke depan.
Rekomendasi PSN baru itu diputuskan dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo kemarin (29/5). Secara keseluruhan, ada 245 usulan PSN baru. Namun, yang direkomendasi hanya 89. ’’Prioritasnya pada proyek yang memiliki daya ungkit besar untuk pemulihan ekonomi pascapandemi,’’ ujar presiden.
Untuk proyek-proyek yang sedang berjalan, presiden meminta dipilah-pilah lagi. PSN yang berdampak langsung pada ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi harus diprioritaskan untuk diselesaikan. Misalnya, sertifikasi tanah masal, legalisasi lahan transmigrasi, reformasi agraria, perhutanan sosial, dan peremajaan perkebunan rakyat.
Beberapa program di bidang kesehatan dan pendidikan juga berjalan terus. Misalnya, penurunan angka stunting serta pemberantasan penyakit TB, malaria, demam berdarah, hingga HIV/AIDS. Termasuk program gerakan hidup sehat.
Di bidang pendidikan, program utamanya adalah peningkatan kualitas SDM. Sejumlah proyek infrastruktur saat ini juga masih berjalan. Baik jalan tol, bendungan, maupun infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari proyek 35 ribu megawatt.
Presiden meminta semua potensi hambatan segera diselesaikan. Dengan begitu, semua pekerjaan bisa berlangsung mulus. ’’Saya menerima laporan, hambatan paling besar masih pada urusan pembebasan lahan,’’ tambah Jokowi. Karena itu, Perpres 66/2020 diterbitkan sebagai dasar hukum untuk memudahkan pengadaan lahan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, 89 PSN baru tersebut memerlukan dana Rp 1.422 triliun. Terdiri atas, 56 proyek yang merupakan usulan baru, 10 proyek perluasan, 15 proyek yang masuk program baru, dan 8 proyek ketenagalistrikan.
’’Proyek ini memiliki batas nilai investasi (minimal) sekitar Rp 500 miliar,’’ terangnya. Meski demikian, tetap ada proyek-proyek di bawah nilai tersebut yang dimasukkan dalam PSN karena dinilai strategis.
Proyek-proyek tersebut diklaim memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, manfaatnya adalah penyerapan tenaga kerja. Hitungannya, setiap Rp 1 triliun proyek bisa mempekerjakan sekitar 14 ribu orang, baik langsung maupun tidak langsung.
Setiap tahun, proyek-proyek itu ditargetkan bisa menyerap 4 juta tenaga kerja. ’’Agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek selama lima tahun ini,’’ lanjut Airlangga.
Airlangga mengakui, beberapa proyek mengalami penyesuaian akibat pandemi. Misalnya, pada pengembangan smelter, terjadi penundaan sekitar 4–5 bulan. Ada pula proyek yang tertunda satu tahun seperti KA Cepat Jakarta–Bandung. Namun tetap saja, proyek-proyek itu harus selesai dalam periode 2020–2024.
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, ada tujuh ruas tol yang siap diresmikan sampai akhir tahun ini. Empat di antaranya akan diresmikan Juni, sedangkan sisanya akhir tahun ini. Termasuk tol yang menghubungkan Sidoarjo dan Gresik, yakni Krian–Legundi–Bunder–Manyar (KLBM).
Khusus padat karya tunai saat ini diprogramkan dengan anggaran Rp 11,6 triliun. ’’Di lapangan sudah berjalan dengan total penyerapan pekerja yang kami hitung sekitar 595.000 orang,’’ tuturnya. Lama pekerjaannya 30–100 hari per orang.
Mereka dipekerjakan untuk menggarap proyek infrastruktur fisik. Di antaranya, pemeliharaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, drainase kota dan desa, infrastruktur pedesaan, pamsimas (penyediaan air minum berbasis masyarakat), hingga sanitasi berbasis masyarakat.
Proyek Kereta Cepat
Proyek KA cepat Jakarta–Bandung dirasa tanggung oleh Presiden Joko Widodo. Karena itu, dalam rapat virtual kemarin, dia mewacanakan agar jalur proyek tersebut diperpanjang sampai Surabaya.
’’Dilaporkan menteri BUMN, proyek KA cepat terjadi budget over-run (biaya membengkak) dan ada keterlambatan selama satu tahun,’’ terang Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai ratas.
Airlangga tidak secara spesifik menyebutkan berapa pembengkakan biayanya. Namun, berdasar hitungan awal, total biaya proyek tersebut adalah Rp 80 triliun. ’’Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, agar lebih ekonomis, proyek tidak hanya berhenti di Bandung. Tetapi sampai Surabaya,’’ lanjut Airlangga.
Untuk mendukung rencana itu, diusulkan agar konsorsium pembangunannya ditambah dari Jepang. Saat ini baru Tiongkok yang menjadi bagian proyek KA cepat Jakarta–Bandung. Jepang hanya ambil bagian dalam proyek KA semicepat Jakarta–Surabaya yang melintasi jalur utara Jawa.
Airlangga menambahkan, wacana perpanjangan rute KA cepat tersebut akan dikaji Kementerian BUMN. Baik yang terkait dengan penambahan anggota konsorsium maupun rute dan total biayanya.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengonfirmasi bahwa tenggat KA cepat Jakarta–Bandung tidak berubah. ”Kami harus optimistis. Negara dalam kondisi yang terus memikirkan pembukaan lapangan kerja. Pak Presiden sudah setuju disambungkan Jakarta–Bandung–Surabaya supaya lebih visibel. Nah, ini pasti menyerap tenaga kerja yang luar biasa,” ujar Erick kemarin (29/5).
Dia menegaskan, proyek kereta cepat tersebut akan dilanjutkan secepatnya. Sebab, untuk pengerjaan khusus Jakarta–Bandung, Kementerian BUMN mematok target rampung pada September 2022.
Untuk diketahui, proyek tersebut dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang merupakan konsorsium sejumlah perusahaan BUMN Indonesia dengan China Railways.
Selesaikan Pandemi, Baru Bicara Infrastruktur
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan, pemerintah perlu mendahulukan fokus kebijakan untuk menurunkan kurva pandemi. Sebab, hal itu akan berpengaruh pada persepsi investor yang akan menggarap PSN.
’’Kalau investor melihat penanganan kesehatannya molor, ya persepsi investor pada investasi dalam hal infrastruktur ya berbeda. Sebab, infrastruktur ini juga dibangun untuk mendukung aktivitas ekonomi yang ada,’’ jelasnya.
Eko melanjutkan, membangun infrastruktur pada saat pandemi belum teratasi adalah hal sia-sia. Percuma saja apabila proyek itu berjalan dan terbangun, tapi masyarakat masih menahan diri untuk melakukan aktivitas. ’’Pemerintah membangun tol, tapi nggak ada yang lewat karena masih takut pandemi juga,’’ tuturnya.
Dia menyebut penundaan berbagai proyek infrastruktur dan realokasi belanja infrastruktur adalah hal yang wajar di tengah pandemi. Eko mencontohkan, negara-negara di Eropa juga fokus menurunkan kurva pandemi sebelum pemulihan ekonomi. Dia mengatakan, bisa jadi memang sikap pemerintah yang kini ngebut ingin PSN dijalankan merupakan respons dari permintaan sebagian investor yang ingin agar proyeknya segera digarap. Namun, tetap saja kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi akan sangat memengaruhi persepsi investor.
’’Saya yakin justru persepsi investor malah kurang menyambut baik. Bagaimana bisa meyakinkan investor kalau sisi kesehatan yang notabene harus diutamakan malah begini (diabaikan),’’ jelasnya.(jpc)
