JAKARTA-RADAR BOGOR, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan keluhannya terhadap kinerja menteri di kabinet yang ia pimpin. Jika masih ada yang kinerjanya jelek maka tidak tanggung-tanggung ia akan melakukan reshuffle.
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pipin Sopian menilai, arahan Presiden Jokowi kepada seluruh anggota Kabinet Indonesia Maju menunjukan lemahnya kepemimpinannya Jokowi dalam menangani krisis Covid-19.
“Arahan Presisen Jokowi tersebut lebih banyak berkeluh kesah atas masalah di internal Kabinet yang hanya membebani psikologi masyarakat Indonesia,” ujar Pipin kepada wartawan, Rabu (1/7/2020).
Menurut Pipin, beban masyarakat saat ini semakin tinggi. Sehingga yang dibutuhkan masyarakat adalah fokus penanganan Covid-19. Bukan keluhan Presiden Jokowi yang disampaikan ke publik.
“Masyarakat butuh solusi konkrit dan progress positif penanganan pandemi dan dampaknya, bukan cerita keluh kesah yang justru akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat karena hanya menunjukkan sebuah pemerintahan yang lemah,” katanya.
Pipin juga menilai dari arahan Jokowi tersebut tergambar rapuhnya soliditas Kabinet Indonesia Maju.
Bahkan sampai menyatakan misalnya dalam belanja kementerian bidang kesehatan, dari Rp 75 Triliun yang dianggarkan, baru 1.53 persen yang dikeluarkan.
“Kasus seperti ini bukan untuk diungkap ke publik. Selesaikan langsung diinternal kabinet. Kalau kerja menterinya enggak beres. Silahkan diberhentikan dan diganti. Bukan malah ngancem-ngancem reshuffle,” ujarnya.
Kualitas pemimpin itu menurut Pipin, bisa dilihat dari sikapnya terhadap kegagalan dan keberhasilan dalam menangani krisis.
“Kalau berhasil, pemimpin baik tak lupa memberi apresiasi berbagai pihak yang terlibat dan tidak mengklaimnya sebagai keberhasilannya sendiri. Kalau gagal, dia bertanggung jawab atas kegagalan tersebut, bukan menyalahkan orang lain atau anak buahnya,” terangnya.
Dalam situasi krisis seperti ini kata Pipin, kita butuh seorang pemimpin yang mampu menahkodai melewati badai.
Bukan seorang manajer yang bisa delegasi semata dan berkeluh kesah. Seakan-akan bukan bagian dari masalah. “Jangan terlalu banyak dramaturgi politik,” ungkapnya.
Diketahui, Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna 18 Juni 2020 lalu memberikan teguran keras kepada para menteri dan pimpinan lembaga negara yang lambat dalam merealisasikan kebijakan penanganan Covid-19.
Presiden bahkan menyinggung opsi perombakan kabinet atau reshuffle di depan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada sidang kabinet itu.
Dalam pengarahannya, Presiden menyampaikan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai belum memberikan progres kemajuan yang signifikan.
“Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan,” kata Presiden dalam video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020). (jpg)
