Syarief Hasan: MPR dan PBNU Satu Pandangan Pembatalan Total RUU HIP

0
35
Syarief Hasan
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan
Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menolak pembentukan panja Jiwasraya di DPR. Salah satu orang kepercayaan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ngotot untuk membentu Pansus. (dok JawaPos.com)
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan. (dok JawaPos.com)

JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan mengapresiasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang terus mengawal Pancasila sampai hari ini.

Apalagi, PBNU sejak awal menyuarakan penghentian pembahasan RUU HIP yang disebut menciderai Pancasila dan membuat polarisasi di masyarakat

Syarief Hasan menegaskan, pihaknya dari Partai Demokrat sejak awal sejalan dengan sikap PBNU menolak RUU HIP dan mendesak DPR RI dan Pemerintah untuk tidak melanjutkan pembahasan dan mengeluarkan RUU HIP dari prolegnas DPRRI 2020.

“Langkah ini diambil setelah melalui pertimbangan bahwa Pancasila tidak membutuhkan tafsir baru dalam bentuk UU”, ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Sabtu (4/72020).

Syarief melanjutkan, tafsiran Pancasila dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) hanya akan menurunkan derajat Pancasila sebagai philosophische grondsla (falsafah dasar) maupun staatsfundamentalnor (sumber dari segala sumber hukum) di Indonesia. Bahkan, berpelungnya faham Komunisme dalam RUU tersebut.

Untuk itu RUU HIP harus total dibatalkan. Pandangan ini tergambar saat Ketua MPR RI dan Wakil Ketua MPR RI lainnya bersilaturahmi ke Gedung PBNU di Jalan Keramat Jati pada Jumat (3/7/2020) dan diterima langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berserta pengurusnya.