JAKARTA-RADAR BOGOR, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhyiddin Junaidi menyampaikan, pertemuan antara dirinya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bermaksud meminta langsung naskah UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pasalnya, jauh-jauh hari MUI sudah memintanya, namun belum juga diberikan oleh pemerintah. “Jadi, (pemerintah) memberikan naskah asli UU Cipta Kerja,” ujar Muhyiddin kepada JawaPos.com, Senin (19/10).
Setelah mendapatkan naskah resminya, MUI berencana melakukan kajian mengundang sejumlah pakar hukum. Sebab, MUI tidak mau UU tersebut tidak menguntungkan masyarakat. “Ini sebagai kontribusi kami untuk memahami Omnibus Law yang sudah disahkan seperti apa. Agar kita tidak salah paham,” katanya.
Muhyiddin mengatakan, sebelumnya MUI telah diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Oktober 2020 di Istana Bogor. Dalam pertemuan tersebut, Muhyiddin meminta supaya Presiden Jokowi bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu, untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja. “Tapi, Presiden bilang tidak bisa karena itu inisiatif dari pemerintah,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Muhyiddin mengatakan Presiden Jokowi berjanji untuk hal-hal yang bermasalah di UU tersebut akan dievaluasi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan lainnya. “Sehingga mungkin sesuatu yang kurang jelas bisa disempurnakan,” ungkapnya.
Muhyiddin menegaskan, MUI tetap pada sikapnya menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut MUI, penyederhanaan UU yang melanggar konstitusi dan merugikan rakyat tidak patut didukung.
“Jadi ada catatan kami kalau UU tujuannya menyederhanakan peraturan dan perundang-undangan tidak melanggar UU, ya silakan. Tapi kalau penyederhanaan melanggar UU dan konstitusi, jangan,” tuturnya.
