Pemerhati Kebijakan Publik
MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa, Indonesia masih cukup tertinggal dalam adaptasi revolusi industri 4.0.
Kondisi tersebut masih diperparah dengan sikap masyarakat yang melakukan demo di tengah pandemi Covid-19 (21/10).
Apa yang disampaikan Luhut patut untuk diapresiasi jika memang itu menyangkut kemajuan bangsa dan negara. Namun tak tepat dan sangat disayangkan jika ketertinggalan bangsa atas sains dan teknologi justru disalahkan pada rakyat.
Apalagi mengaitkannya dengan demo yang akhir-akhir ini terjadi dibanyak daerah dan hampir di seluruh Indonesia.
Adanya aksi di tengah pandemi adalah wajar dilakukan rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan dengan berbagai kebijakan dan aturan yang dibuat oleh para punggawa negeri.
Salah satunya yang saat ini menjadi polemik tak berujung dengan disahkan UU Ciptaker. Harusnya pemerintah cepat tanggap dalam merespon aspirasi rakyat. Tak bertindak represif, namun harusnya mendengar dan menerima setiap keluh kesah dan keinginan rakyat.
Perkara ketertinggalan dalam hal revolusi 4.0, ya sudah menjadi kewajiban negara dalam memberi solusi agar tercipta kemajuan disegala bidang di negeri ini.
Sebagai rakyat semua pihak tentunya menunggu langkah kongkret dari negara untuk merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai pengurus rakyat. Saatnya negeri ini mengevalusi apa saja penyebab kegagalan dan persoalan bangsa.
Negara ini sudah menua, namun belum juga memiliki kedaulatan dan mampu mensejahterakan rakyatnya. Padahal SDA melimpah ruah, seharusya dengan itu mampu menghantarkan bangsa menjadi mercusuar dunia.
Namun faktanya negeri ini malah membebek dan mengekor pada para kapital. Inilah saatnya berbenah dan mencari solusi terbaik, dan pastinya pada aturan Ilahi. (*)
