JAKARTA-RADAR BOGOR, Skema vaksinasi Covid-19 di Indonesia terus dimatangkan. Saat ini pemerintah mempertimbangkan untuk menambah jumlah penerima vaksin yang ditanggung biayanya alias gratis. Dari semula 107 juta orang menjadi 182 juta orang.
Siti Nadia Tarmizi, juru bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk program vaksinasi, menjelaskan bahwa rencana tersebut belum final. Belum ada kepastian jumlah orang yang masuk dalam vaksinasi program pemerintah dan berapa yang vaksinasi mandiri. ”Masih dalam pembahasan,” katanya Selasa (15/12/2020).
Nadia hanya menyatakan bahwa Kemenkes telah menyusun buku petunjuk teknis (juknis) vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Dalam juknis yang diperoleh Jawa Pos, dijelaskan perencanaan vaksinasi Covid-19.
Menurut road map WHO Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE), vaksin yang tersedia tidak akan cukup untuk diberikan kepada seluruh orang. Maka, ada skala prioritas.
Prioritas yang akan diimunisasi pada tahap awal adalah petugas kesehatan, orang dengan komorbid, dan pekerja yang tidak dapat melakukan jaga jarak secara efektif seperti petugas layanan publik.
Menurut juknis yang dikeluarkan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes itu, jumlah target vaksinasi adalah 107.206.544 orang atau 67 persen dari total penduduk Indonesia yang berusia 18 hingga 59 tahun. Dengan demikian, kebutuhan vaksin yang ada adalah 246.575.051 dosis. Itu termasuk wastage rate vaksin sebesar 15 persen.
Vaksinasi akan dilakukan bertahap. Pertama pada 2020 dan tahap selanjutnya 2021. Pendataan dan verifikasi kelompok sasaran dilakukan melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Covid-19. Menurut buku juknis, jumlah sasaran per kelompok penduduk akan dilakukan melalui rekomendasi KPC-PEN. Hasil pendataan itu yang menjadi dasar perencanaan kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, akan ada pertambahan jumlah penerima vaksin. Dari semula hanya 107 juta orang usia 18 hingga 59 tahun, ada wacana ditambah menjadi 182 juta orang.
Skemanya pun diwacanakan tidak lagi 30 persen ikut program pemerintah atau gratis dan 70 persen mandiri. Muhadjir memaparkan, ada rencana 50:50. Artinya, separo mendapatkan vaksin gratis dan sisanya akan ikut program berbayar.
Muhadjir yang dikonfirmasi terpisah tidak memerinci pertimbangan penambahan jumlah cakupan vaksinasi itu. Yang jelas, pada vaksinasi awal, tidak seluruhnya perlu divaksin Covid-19. Angka yang dikejar adalah untuk pemenuhan herd immunity. Itu pun bisa jadi tidak menggunakan hitungan WHO mengingat persebaran kasus di Indonesia tidak merata. ”182 juta kan tidak semua. Itu sekitar 67 persen dari total penduduk Indonesia,” ujarnya melalui pesan singkat kemarin.
Disinggung soal detail skema pembagian 50:50 target vaksinasi, Muhadjir tidak banyak merespons. Dia hanya mengatakan, vaksin mandiri akan ditangani menteri BUMN.
Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menekankan bahwa seluruh skema masih terus dipertajam. Termasuk soal distribusi vaksin, baik untuk yang ditanggung pemerintah maupun yang mandiri. ”Masih terus dipertajam dan terus di-update mengikuti perkembangan,” ungkapnya.
Secara terpisah, vaksinolog Dirga Sakti Rambe mengungkapkan, setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda mengenai siapa saja yang diprioritaskan mendapat vaksinasi awal.
Bergantung pada kelompok penduduk mana yang dinilai berisiko tinggi. Di Indonesia, yang menjadi target pertama adalah tenaga kesehatan. Lalu, masyarakat usia 18−59 tahun. ”Meski begitu, semua bisa mendapat vaksin pada kesempatan selanjutnya,” ungkapnya.
Bagaimana penyintas? Dirga mengatakan, sejatinya vaksin diberikan kepada orang sehat sebagai bentuk pencegahan. Dalam konteks pandemi ini, yang pernah terinfeksi tidak masuk prioritas karena dianggap sudah memiliki kekebalan. ”Vaksin diberikan kepada orang yang belum pernah terpapar Covid-19,” katanya.
Begitu juga anak-anak. Pada kasus anak, kata dia, belum tersedia vaksin Covid-19 dalam waktu dekat. Sebab, uji klinis baru akan dilaksanakan.
”Makanya kita sadari, tidak semua orang bisa divaksinasi. Diharapkan mereka bisa mendapat manfaat dari orang-orang yang bisa divaksinasi sebagai konsep herd immunity,” jelas Dirga. Nah, konsep itu bisa diterapkan jika dua pertiga atau sekitar 60 sampai 70 persen penduduk Indonesia telah divaksinasi. (jpg)
