BANDUNG – Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat, mengkritisi Rancangan Akhir (Ranhir) Perubahan RPJMD yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Jabar, M. Taufiq BS karena dianggapnya terlalu mengawang-ngawang.
Dalam rapat perdana pembahasan Perubahan RPJMD, Jum’at (18/12), anggota Pansus 9 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, Asep Wahyuwijaya menyampaikan bahwa paparan Ranhir RPJMD yang begitu luas dan tak jelas skala prioritasnya seperti melepaskan diri dari kondisi eksisting dengan tak memperhitungkan beberapa indikator makro yang saat ini sedang dihadapi.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jabar itu mengingatkan Pemprov Jabar, bahwa secara faktual wabah pandemi covid-19 ini disinyalir belum tentu akan berhenti pada tahun depan. Kedua, kata kang AW (sapaan akrab,red), ruang fiskal yang relatif masih sempit karena pertumbuhan ekonomi pun masih volatile sebagai akibat dari adanya pandemi covid akan terus berdampak pada bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan.
Ketiga, sambung dia, efektifitas pelaksanaan RPJMD 2018-2023 yang sisanya waktunya hanya tinggal dua tahun kurang. “Beranjak dari tiga indikator makro itu saja, menurut hemat saya mestinya Pemprov Jabar bisa jauh lebih realistis dalam menyusun draft aKhir RPJMD-nya,” papar dia.
“Pada sisa masa jabatan Kang RK sebagai Gubernur Jabar, menurut saya sebaiknya difokuskan dulu saja pada program yang berkaitan dengan penanganan wabah pandemi covid-19 serta pemulihan ekonominya,” tambahnya.
Ia menambahkan, apabila ada pembangunan fisik, fokuskan juga pada issu tersebut. Misalnya, memaksimalkan pembangunan rumah sakit yang hingga sekarang rasio jumlah warga dan ketersedian tempat tidurnya masih njomplang.
Selain itu, memaksimalkan pembangunan irigasi dan memaksimalkan potensi industri yang akan melancarkan usaha para petani yang saat ini nilai tukar petaninya (NTP) minus, dari yang mulanya surplus menjadi nyaris impas.
“Singkatnya, memaksimalkan upaya penyelamatan warga dari wabah dan memulihkan ekonomi warga agar bisa semakin mandiri demi tujuan mengantisipasi bertambahnya pengangguran dan meningkatnya kemiskinan harus menjadi skala prioritas dan utama dalam Perubahan RPJMD,” tegas legislator dapil Kabupaten Bogor tersebut.
Kang AW menjelaskan, pembangunan fisik yang kurang relevan dengan urusan penting di atas sebaiknya dikurangi dulu. “Beban APBD kita untuk membayar cicilan hutang PEN dalam dua tahun ke depan yang lebih dari Rp1,3 T dan keperluan dana cadangan untuk kebutuhan Pilkada 2023 hingga Rp1,5 T tentu juga harus diperhitungkan apabila wabah ini belum selesai,” ungkapnya.
Artinya, keberadaan ruang fiskal secara mandiri memang kerepotan juga jika harus mendanai banyak program. Selain itu, kata dia, tak realistis juga jika Pemprov Jabar kembali meminjam uang ketika cicilan ke depan pun sudah lumayan besar.
“Saya berharap dalam pembahasan ke depan, pihak Pemprov Jabar bisa semakin fokus dalam menyiapkan draftnya sehingga proses pendalaman narasi yang diperlukan bersama tim Pansus Perubahan RPJMD-pun bisa betul-betul membawa manfaat untuk warga Jabar,” pungkasnya. (*/cok)
