LEUWILIANG-RADAR BOGOR, Masih minimnya fasilitas kesehatan dan kurangnya tenaga kerja guru disetiap sekolah menjadi pembahasan utama oleh DPRD Kabupaten Bogor dapil IV dan V wilayah Bogor Barat (Bobar) pada Paripurna hasil Reses masa sidang pertama 2019.
“Untuk hasil rapat Paripurna khusus dapil Bogor Barat yang paling utama adalah kesehatan, yang benar-benar minim fasilitas meskipun ada RSUD tapi belum mencukupi kebutuhan warga di hampir 10 kecamatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Sastra Winara kepada wartawan koran ini, kemarin.
Sastra juga mengatakan, selain kesehatan, pendidikan juga masih perlu penambahan tenaga kerja guru. Karena, disetiap sekolah hanya ada dua PNS saja itupun dengan kepala sekolah sisanya guru honorer dengan gaji seadanya.
“Tentu sebagai perwakilan dapil V saya ingin ada peningkatan dan perubahan khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Jangan sampai dibiarkan, makanya dinas terkait dan Pemkab harus segera mendorong agar kekurangan tersebut bisa dilengkapi,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Wadir Pelayanan RSUD Leuwiliang Dokter Achmad Zaenudin membenarkan kondisi tersebut. Untuk fasilitas yang masih kurang disesuaikan dengan standard RSUD kelas B non pendidikan yang tertera pada Permenkes no 56 Tahun 2014 tentang pelayanan medik.
“Upaya yang kita lakukan melakukan pelayanan seoptimal mungkin, mengajak berkomitmen terhadap dokter penanggung jawab pasien (DPJP), dan memperbaiki alur layanan dari IGD, sampai sistem informasinya dan layanan pendaftaran sudah bisa online,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, tak hanya itu, mengenai anjungan penerimaan pasien (APM) sudah bisa dilihat dipendaftaran yang sudah semakin tertib, dan alur instalasi pun saat ini sedang direhabilitasi.
“Untuk fasilitas disesuaikan dengan kebutuhan masing dokter spesialisnya yang sampai saat ini masih kurang, dan kita evaluasi terus menerus pola penyakit yang ada di wilayah supaya tepat sasaran dengan pelayanan yang ada meskipun masih banyak kekurangan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menuturkan, sarana pun sudah dibuat DED terkait akses jalur ke rawat inap semoga di tahun 2020 ini akan terwujud pelayanan yang mumpuni untuk kebutuhan wilayah Bogor Barat.
“Saya harap dengan kekurangan bisa melayani dengan maksimal, karena RSUD juga sedikit demi sedikit terus melakukan peningkatan meskipun bertahap,” tuturnya.
Sementara itu, Humas Dinas Pendidikan Ikbal Rukmana mengaku, dinas pendidikan terus mengoptimalkan tenaga honorer melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi pendidik jenjang PAUD dan SMP.
“Mengenai pengangkatan PNS langsung dari pusat, tapi untuk tenaga pengajar di Kabupaten Bogor pada dasarnya tidak kurang hanya kekurangan status PNS saja,” pungkasnya. (nal/c)
