CIBINONG-RADAR BOGOR, Setahun sudah pasangan Bupati Bogor/Wakil Bupati Bogor, Ade Yasin – Iwan Setiawan memimpin Kabupaten Bogor.
Meski baru setahun memimpin, usaha keras yang dilakukan keduanya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bogor sudah mulai terlihat hasilnya.
Setidaknya, merujuk dari data-data statistik menunjukkan tren perubahan yang signifikan. Salah satunya adalah angka kemiskinan di Kabupaten Bogor yang menurun 0,48 persen.
“Problem kita dan juga daerah lain adalah rumitnya perizinan. Kalau mudah dan cepat izinnya, investor senang dan lapangan pekerjaan terbuka,” paparnya.
Ade memaparkan meningkatnya data-data statistik pembangunan di Kabupaten Bogor merupakan dampak dari Program Pancakarsa yang diluncurkan sejak dirinya dilantik setahun di mana dia menitikberatkan pada lima karsa prioritas yakni Karsa Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Maju, Bogor Membangun dan Bogor Berkeadaban.
“Kita sengaja membuat program Pancakarsa agar kita fokus dan bisa diukur. Pancakarsa adalah lima tekad atau kehendak kita membuat Kabupaten Bogor lebih sejahtera,” jelasnya.
Tahun 2020, Pemkab Bogor sudah mengambil ancang-ancang untuk berlari lebih cepat dengan memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur di pedesaan maupun infrastruktur berbiaya besar di daerah perbatasan.
APBD 2020 sudah mengalokasi masing-masing Rp 1 miliar untuk masing-masing desa untuk pembangunan infrastruktur. Sebanyak 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor yang sudah mengajukan proposal bisa menerima alokasi dana tersebut.
Khusus desa, Pemkab Bogor bekerja sama dengan IPB akan menjadikan desa sebagai salah satu ujung tombak pembangunan melalu sekolah desa menuju smart village.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur besar di perbatasan, seperti Pembangunan Jalan Poros Tengah Timur, Jalan Tambang dan lain sebagainya Pemkab sudah menjalin kerja sama dengan 11 daerah yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Bogor melalui Borderline Economic Summit atau BES.
“Kita akan terus berkomunikasi dengan 11 kepala daerah untuk memberikan penguatan kepada pemerintah pusat guna mengalokasikan dana APBN membiayai infrastrutur di daerah perbatasan,” tutupnya. (dka/c)
