GUNUNGPUTRI-RADAR BOGOR, Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan sebesar Rp4.031 miliar untuk warga terdampak banjir di DKI Jakarta, Bogor, Jawa Barat, serta wilayah berpotensi banjir di Provinsi Banten.
Menteri Sosial Juliari P. Batubara menjelaskan, hari ini dirinya mengunjungi beberapa wilayah terdampak banjir yang cukup parah bersama Komisi VIII DPR RI, saat ini bantuan logistik untuk korban terdampak banjir terus didistribusikan.
Selain melakukan pengecekan ransum, Mensos juga menyatakan bakal memberikan bantuan uang tunai kepada masyarakat yang meninggal saat banjir melanda kawasan Jabodetabek.
“Untuk yang korban meninggal, kita berikan santunan terhadap ahli warisnya sebesar 15 juta rupiah per korban,” ujarnya.
Data sementara, terdapat 26 orang yang meninggal akibat terdampak banjir. Mereka tersebar di kawasan Jakarta, Banten dan Jawa Barat.
Hingga saat ini, kata dia, Kemensos terus membackup pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak banjir. “Kita kerahkan semua untuk memonitor, dengan SDM yang kita miliki,” ucapnya.
Hingga kini bantuan yang disalurkan Rp4,031 miliar dengan rincian bantuan logistik tanggap darurat ke Provinsi Jabar sebesar Rp1,081 miliar, bantuan ke DKI Jakarta sebesar Rp1,9 miliar, provinsi Banten Rp680 juta dan santunan ahli waris Rp15 juta setiap ahli waris.
Sementara itu, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kemensos RI M.O Royani yang meninjau langsung di Pos Mobil Dapur Umum Lapangan yang berlokasi di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, mengungkapkan kondisi saat ini air sudah surut dan warga sudah bisa kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumah dari lumpur dan air
“Kebutuhan yamg mendesak di butuhkan adalah alat kebersihan, air bersih (PDAM, masih belum difungsikan),” ujarnya.
Menurutnya, dari kunjunganya tersebut, tercatat warga terdampak sebanyak 22 RW terdiri dari 6.600 KK atau 26.400 jiwa.
Kementerian Sosial mengerahkan seluruh potensi penanggulangan bencana alam yakni pengerahan personil TAGANA dan Sahabat TAGANA, KSB, Kendaraan Siaga Bencana, barang persediaan, alat evakuasi, alat dan sistem komunikasi, dan kerja sama lembaga pemerintah dengan NGO. (ded)
