BOGOR-RADAR BOGOR, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor diminta untuk membuat kebijakan strategis terkait penataan transportasi Kota Bogor.
Mulai dari persoalan kemacetan, parkir liar, program konversi dan rerouting angkot, hingga rencana penerapan moda transportasi trem untuk empat tahun ke depan.
Bahkan, Wali Kota Bogor, Bima Arya memberikan deadline satu minggu agar Dishub, yang dipimpin Eko Prabowo dapat menyelesaikan sejumlah persoalan transportasi di Kota Bogor.
Penegasan tersebut, dikatakan Bima Arya bersama wakilnya, Dedie A Rachim dan Sekda Kota Bogor, Ade Sarip saat mendatangi kantor Dishub Kota Bogor, Senin (6/1/2020).
Kedatangan ketiganya untuk melakukan Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah dengan Jajaran Dishub Kota Bogor, sekaligus mengevaluasi total penataan transportasi di kota hujan.
Dari hasil rapat itu, Bima menjelaskan, dia membahas kinerja lima tahun ke belakang, mengapa beberapa target bisa meleset.
“Saya berikan catatan-catatan evaluasinya untuk perbaikan ke depan. Kedua, beberapa penekanan yang akan dilakukan mulai hari ini sampai 2024,” katanya usai rapat tersebut.
Politisi PAN itu meminta konsistensi tupoksi utama Dishub, yaitu penempatan petugas pengurai kemacetan di titik-titik, yang menjadi persoalan selama ini baik di pintu Kebun Raya Bogor, Jalan MA Salmun atau Pasar Anyar hingga titik kemacetan di Paledang.
“Saya minta itu langsung menjadi fokus atensi tim. Kedua, akselerasi program utama kita, konversi dan rerouting harus terus berlanjut. Tapi akan dimodifikasi,” ujarnya.
Menurutnya, yang akan dimodifikasi adalah time linenya, kemudian kemitraan dengan pihak ketiga, serta membahas pola subsidi seperti apa ke depan.
Dikatakan Bima, persoalan tersebut nantinya akan dievaluasi kembali secara menyeluruh agar tak ada yang meleset seperti di 2019.
Dalam rapat koordinasi tersebut, kata dia, ia juga meminta akselerasi dengan Kabupaten Bogor untuk rencana terminal batas kota di beberapa titik dan juga dengan provinsi. Selain itu, juga membicarakan kajian dan persiapan perencanaan untuk trem.
“Akan dibentuk tim khusus yang akan dipimpin langsung oleh pak Wakil Walikota. Saya rasa itu, dan saya tugaskan Dishub beberapa hari kedepan untuk menyusun dan melakukan konsolidasi semua strategi itu,” ucap Bima.
Beberapa hari ke depan, Bima akan menagih kembali program yang akan dijalankan Dishub Kota Bogor untuk jangka panjang maupun jangka pendek, intinya kata dia, ada akselerasi konversi dan rerouting juga ada akselerasi untuk persiapan trem dan akselerasi mengurai kemacetan.
“Untuk skema pengurangan angkotnya ini kan sedang dirapatkan. Tapi akhir minggu ini paling lambat saya minta untuk dipresentasikan lagi ,” pintanya.
Di tempat yang sama, Eko menjelaskan, dari hasil rapat koordinasi, ada sebelas catatan yang harus dimatangkan untuk penataan transportasi Kota Bogor.
Di antaranya, penataan parkir liar, kemacetan di sekitar SSA dan permasalahan angkot yang kerap ngetem sembarangan.
“Kita akan evaluasi semua, kita kerjakan dengan semestinya. Pak Wali kasih waktu seminggu time line-nya, apa yang sudah dilakukan untuk 2020, penataan angkot yang direduksi bagaimana, tahun 2021 berapa sampai 2024 berapa angkot yang berkurang,” tukasnya.
Sementara itu, Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri meminta Pemkot Bogor serius mengurus transportasi Kota Bogor. Dia tak akan segan mengkritisi Pemkot Bogor, jika rencana penataan transportasi gagal kembali.
“Jangan sampai ini hanya wacana yang tak ada juntrungannya. Saya akan awasi masalah ini (penataan transportasi, red),” tukasnya. (ded/c)
