BOGOR-RADAR BOGOR, Bukan di gedung balai kota atau hotel mewah, Wali Kota Bogor Bima Arya menggelar briefing staff atau rapat mingguan di salah satu bangunan yang merupakan proyek Masjid Agung Bogor, Jalan Dewi Sartika, Bogor Tengah, Selasa (7/1/2020).
Rapat pertama di awal 2020 ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan para Kepala OPD, Camat hingga Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Rintik gerimis yang mulai mewarnai pagi itu tak membuat para peserta rapat, termasuk Bima Arya, beranjak dari kursi.
Arahan demi arahan disampaikan Bima Arya, khususnya terkait program-program pembangunan yang akan dilakukan Pemkot Bogor di 2020 ini. Lantas, kenapa Bima Arya menggelar rapat di bangunan yang merupakan proyek mangkrak?
“Mengapa saya pilih briefing staff di sini? Pertama, untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa bekerja adalah ibadah. Ini masjid, ini tempat ibadah yang belum selesai pembangunannya. Makanya saya ingatkan semua, tahun ini harus lebih benar lagi bekerjanya, jangan sampai gagal lelang, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai salah perencanaan. Masjid agung ini adalah salah satu contoh titik kelemahan dalam perencanaan,” ungkap Bima Arya.
“Kalau bekerja tidak dipahami sebagai ibadah, ya hasilnya begini. Hasilnya kemudian gagal lelang karena ada kepentingan. Kalau bekerja bukan ibadah, hasilnya tidak maksimal. Kalau bekerja dipahami sebagai ibadah, maka bekerjanya proper, tahapan dengan tahapan sesuai dengan prosedur, tidak ada permainan, tidak ada pengkondisian,” tambahnya.
Untuk itu, lanjut Bima Arya, dirinya memerintahkan semua lelang harus selesai Agustus, terutama lelang dengan anggaran besar. “Tender itu harus selesai bulan Agustus. Jadi yang nilainya besar didahulukan di awal tahun supaya tidak lagi adanya gagal lelang. Termasuk Masjid Agung ini, tahun ini dialokasikan anggaran hampir Rp 15 miliar. Ini harus terserap maksimal di Masjid Agung, kita masih nunggu kajian teknisnya di Kementerian PUPR,” jelasnya.
Ia menambahkan, merujuk edaran Presiden melalui Surat Kepala LKPP nomor 19 Tahun 2019 yang memerintahkan Kepala Daerah untuk segera memulai proses rangkaian pengadaan barang/jasa tahun 2020 setelah RKA disetujui DPRD. Artinya setelah paripurna persetujuan RAPBD pada November 2019, seharusnya sudah bisa memulai proses lelang untuk kebutuhan 2020.
“Apresiasi saya kepada Diskominfo Kota Bogor yang telah melaksanakan lelang pra DPA pada Desember 2019 dengan kegiatan pengelolaan layanan pengaduan masyarakat senilai Rp 551 juta. Nah, Diskominfo saja bisa, kenapa dinas lain tidak bisa? Kendalanya di mana?,” katanya.
Untuk diketahui, proyek yang akan dilelangkan Pemkot Bogor pada 2020 berjumlah 187 proyek dengan nilai Rp 166,6 miliar. Proyek-proyek besar antara lain revitalisasi gedung perpustakaan Rp 14,6 miliar, pembangunan Masjid Agung Rp 14,5 miliar, pengadaan Lampu PJU Gang Rp 8,4 miliar, pembangunan unit Sekolah Baru Satu Atap SD dan SMP Kencana Rp 5,5 miliar dan pengadaan Bulldozer Rp 4,7 miliar.
“Jadi betul-betul kita ingin menginagtkan, termasuk saya sendiri, 2020 ini kita ingin betul-betul bekerja sebagai ibadah. Jadi, kalau main-main dengan pekerjaan, itu main-main dengan Tuhan. Main-main dengan amanah, itu main-main dengan Tuhan. Mari kita kuatkan niat bekerja untuk ibadah,” imbuhnya.
Usai briefing staff, Bima Arya kemudian mengajak para Kepala OPD untuk melihat lahan ex Taman Topi yang akan dijadikan Alun Alun Kota Bogor. Nantinya, ruang terbuka hijau ini akan menyatu dengan Masjid Agung dan Stasiun Bogor. (Prokopim)
