PUNCAK-RADAR BOGOR, Bencana alam yang terjadi di wilayah Jabodetabek, termasuk sejumlah titik di Bogor, menyebabkan beberapa pihak kembali menyalah-nyalahkan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai gagal dalam penataan di kawasan puncak.
Salah satunya dilontarkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dikutip dari CNN Indonesia, Tito menilai, banjir yang melanda kawasan Jabodetabek beberapa hari yang lalu, diakibatkan ada persoalan serapan air pada bagian hulu, dalam hal ini di kawasan Puncak Bogor.
Tito mengatakan banyak lahan-lahan di wilayah Puncak sudah ‘disulap’ menjadi pemukiman. Padahal, wilayah tersebut merupakan daerah utama resapan air hujan.
“Daerah Puncak Bogor, area untuk menangkap air rata-rata sudah menjadi pemukiman, tanaman-tanaman yang tidak mampu menyerap air, yang tidak memiliki kemampuan menyimpan air laut menjadi air tanah,” kata Tito.
Lebih jauh Tito menilai, bahwa persoalan daerah aliran sungai dari hulu ke hilir selama ini memang bermasalah. Karenanya, perlu ada satu visi dan misi yang sama, antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan ini.
“Ada program mengatasi banjir, katakanlah di Jabodetabek dan sekitarnya, ini adalah suatu gambaran bagaimana pentingnya sinkronisasi antara Pusat dan Daerah dari hulu sampai ke hilir,” kata dia.
Karena itu, Tito juga meminta, agar pemerintah daerah di Jabodetabek memperhatikan Lima Program Prioritas Pembangunan Nasional.
Dalam program itu, terdapat poin mengenai pembangunan infrastruktur dan kaitannya dengan pencegahan bencana alam seperti banjir.
Hal itu sontak membuat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor geram.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Hikal Kurdi mengatakan sangat sakit hati mendengar sejumlah pihak menyalahkan kawasan puncak, ataupun penataan puncak yang dinilai gagal, ditengah bencana yang masih berlangsung.
“Puncak disalahkan, saya sangat sakit hati. Saya yakin Bupati, Ade Yasin juga sakit hati dengarnya. Lagi seperti ini, tidak boleh ada yang saling menyalahkan. Fokus dulu untuk memberikan bantuan, warga kelaparan, warga membutuhkan pampers, susu dan lainnya. Bukan salah siapa, salah siapa,” ungkapnya kepada Radar Bogor, Senin (6/1/2020).
Wawan menegaskan, seharusnya, sebelum memberikan statement seperti itu, Mendagri lebih dahulu menanyakan Bupati Bogor ataupun Gubernur Jawa Barat, terkait permasalah dan seperti apa keadaan di lokasi.
“Harusnya tanya dulu, apakah setiap daerah memiliki RDTR. Kabupaten Bogor punya berapa RDTR. Karena RDTR menjadi penentu. Sekarang ada bendungan dan lainnya, itu ada RDTR-nya atau enggak. Intinya saat ini harusnya besikap arif dan bijak, bukan saling menyalahkan,” tegas Wawan.
Ia berharap, semua fokus, baik pemerintah daerah maupun pusat lebih kepada menolong warga terdampak yang masih membutuhkan berbagai keperluan. Mengenai funishment, lanjut Wawan, itu lebih baik dibahas setelah semua sudah kembali normal.
Wawan justru sangat memberikan apresiasi, kepada Kementerian PUPR yang memberikan statement bahwa pihaknya akan menjanjikan rumah layak huni dan uang, kepada puluhan warga terdampak bencana di Kabupaten Bogor.
“Jadi harusnya bersinergi, pemerintah pusat ke daerah, apa yang jadi masalah dan lainnya. Kita bareng-bareng cari solusinya. Tidak boleh saling salah menyalahkan,” tutup Wawan. (ran)
