BOGOR-RADAR BOGOR, Penanganan korban longsor dan banjir di Kabupaten Bogor, kini tak hanya fokus untuk memberikan bantuan makanan dan pakaian. Pemerintah sudah mulai merancang rencana tempat tinggal tetap bagi para pengungsi yang rumahnya hancur diterjang longsor maupun banjir bandang pada 1 Januari 2020 lalu.
Longsor dan banjir di Kabupaten Bogor itu tidak hanya menewaskan belasan warga. Banyak permukiman dan fasilitas umum yang terdampak. Saat ini pemerintah daerah bersama aparat berfokus membuka jalur yang masih terisolasi. Pemerintah juga mulai mempersiapkan rencana berikutnya, yakni tempat relokasi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyebut presiden sudah menginstruksikan dirinya dan Bupati Bogor, Ade Yasin untuk merelokasi 2.000 kepala keluarga (KK) yang terdampak longsor ke lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang berjarak dua kilometer dari lokasi.
“Warga terdampak di Bogor (Sukajaya) sudah diputuskan tidak mungkin (kembali) di tempat yang longsor,” ujar Emil sapaan akrabnya.
Tugas dia dan Ade Yasin adalah mengkaji kebutuhan lahan bagi 2.000 KK terdampak longsor. Konsep yang dibentuk adalah sebuah kampung baru. Diketahui, ada 10 desa di Kecamatan Sukajaya yang terdampak longsor dan banjir.
Enam diantaranya terisolir akibat longsor yang terjadi Rabu (1/1/2020) lalu. “Sifatnya membuat kampung (baru), Bu Ade sudah ditugaskan untuk melakukan kajian seberapa luas lahan yang dibutuhkan,” ucapnya.
Pekan depan, dia berencana mengumpulkan kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) yang terdampak bencana usai diterjang cuaca ekstrem. Para kepala daerah akan dibagi tugas dalam menekan potensi yang bisa merugikan masyarakat akibat banjir maupun longsor.
Hal ini, dianggap penting, karena menurut Emil, Jabar adalah provinsi hidrologis yang setiap tahun terdapat 1.200 hingga 1.500 laporan kebencanaan. Mayoritas adalah bencana alam yang berhubungan dengan air antara banjir di wilayah tengah Jabar ke utara Jabar atau longsor dari tengah Jabar ke selatan Jabar
Kemudian, rencana lain adalah membangun bendungan baru di zona rawan banjir. Hal ini sudah disampaikan ketika dia menghadiri rapat di Istana Negara beberapa waktu lalu. “Kami ingin ada bendungan penahan pengatur aliran Sungai Cibeet dan Cilamaya, kemudian Cileungsi dan Cikeas juga,” pungkasnya.
Terkait rencana relokasi, Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan instruksi dari presiden sangat jelas bahwa masyarakat yang terdampat harus dipindahkan karena sudah tak mungkin lagi tinggal di kawasan rawan bencana.
“Beliau (presiden,red) menyarankan dan sudah dipersiapkan untuk relokasi bagi masyarakat yang rumahnya tidak tertolong,” ucap Ade kepada Radar Bogor saat ditemui di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, kemarin (10/1).
Saat ini, kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Litbang sedang mengidentifikasi lokasi yang aman untuk relokasi.
Nantinya tidak semua warga direlokasi. Bagi warga yang masih aman untuk menetap di rumah lama, maka tidak ikut di data. “Hanya rumah yang terkubur, rusak parah dan berada di tanah yang tidak stabil yang harus segera direlokasi,” tambahnya.
Maka dari itu, saat ini sedang dilakukan pendataan berapa rumah yang harus direlokasi dan diperbaiki. Nantinya akan ada penilaian tersendiri. Di samping itu, kebutuhan bantuan masyarakat yang terdampak bencana juga harus terpenuhi. Meskipun bantuan silih berganti datang ke lokasi.
“Kan merelokasi itu tidak mudah karena harus memindahkan orang. Tentunya ini yang harus kita sosialisasikan dulu ke masyarakat. Setelah itu kita carikan lokasi – lokasi yang memang ada dan yang tidak berbahaya,” imbuh dia.
Sebelumnya dalam kunjungan Presiden Jokowi di Desa Harkat Jaya, Sukajaya, Kabupaten Bogor, Selasa (7/1) Jokowi menjelaskan, dari data yang dia terima longsor dan banjir di Sukajaya menyebabkan sekitar 776 rumah rusak. Para korban nantinya akan direlokasi setelah data dan lahan disiapkan pemerintah Kabupaten Bogor.
Mantan wali kota Solo itu memastikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masuk untuk memulai pembangunan. Soal pembiayaan, Jokowi menegaskan pemerintah yang akan meng-cover. ”Rumahnya nanti dari Kementerian PUPR, pemerintah pusat,” imbuhnya.(dka/c)
