CIBINONG-RADAR BOGOR, Kecamatan Cigudeg, terancam batal menjadi pusat ibu kota Kabupaten Bogor Barat. Itu setelah Bupati Bogor dan Ketua DPRD Kabupaten Bogor kembali memparipurnakan persetujuan rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat.
Dalam paripurna itu membahas rencana pemindahan ibukota Bogor Barat dari Cigudeg. Rencana pemindahan ibu kota Bogor Barat ke kecamatan lain ini pun langsung mendapat respon dari masyarakat, salah satunya Kerukunan Warga Bogor (KWB).
Sekretaris DPC KWB Kabupaten Bogor, R. Eddy KS mengatakan, pihaknya mendukung upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memindahkan rencana pusat pemerintahan Kabupaten Bogor badar dari Cigudeg ke kecamatan lain.
KWB, kata Eddy, sudah mengusulkan kepada pemerintah daerah dan DPRD agar pusat pemerintahan Bogor Barat di Kecamatan Rumpin. “Kami mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota Bogor Barat dari Cigudeg ke Kecamatan Rumpin,” ujarnya kepada radarbogor.id.
Menurutnya, Kecamatan Rumpin sangat layak untuk menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor Barat. “Kalau dilihat dari barbagai aspek, Rumpin cukup layak menjadi ibu kota Bogor Barat. Karena Rumpin juga “rukun” bagi semua pejabat,” terangnya.
Sebelumnya Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor sudah membahas rencana pemindahan ibu kota Bogor Barat dari Cigudek ke kecamatan lain. Pasalnya, Cigudeg dianggap kurang layak karena tanahnya yang labil dan rawan longsor.
“Ada beberapa pertimbangan, termasuk dari pusat. Karena dianggap labil tanah di Cigudeg, kenapa tidak diberikan alternatif lain. Seperti Rumpin misalnya,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin usai sidang paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Senin (20/1/2020) sore.
Ade juga mempersilahkan pihak–pihak lain untuk melakukan kajian terhadap hal itu. Tergantung kesepakatam bersama nantinya. Hanya saja, jika memang tetap disepakati bahwa rencana ibukota masih di Cigueeg, maka hal itu juga tak jadi masalah. “Kalaupun itu tetap ya tidak juga jadi masalah. Saya cuma bacakan apa yang menjadi pertimbangan dari pihak lain,” sahutnya.
Meskipun di sisi lain, semangat Pemkab untuk memisahkan Bogor Barat dari Kabupaten Bogor terus digelorakan. Masih dengan alasan yang sama, yakni beban Bumi Tegar Beriman yang cukup besar ditambah jumlah penduduk yang semakin padat. Ade juga akhirnya meminta beban Kabupaten Bogor jangan disamakan dengan wilayah lainnya.
“Memang di daerah lain perkembangan DOB itu agak lambat. Kalau memang belum dibuka moratoriun kenapa sih kita ada pengecualian kalau Jabar sudah berhasil,” urainya.
Proses setelah ini, masih kata Ade, Pemkab akan kembalk melanjutkan penataan administrasi. Termasuk pendataan distribusi tenaga berupa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para wakil rakyat yang ber-Daerah Pemilihan (Dapil) disana. “Saya sampai hari ini belum denger ya kalau moratorium mau dicabut. Tapi kita dorong terus supaya Jabar dapat prioritas,” tukasnya.(pin/dka/c)
