GUNUNGPUTRI – RADAR BOGOR, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor lakukan peninjauan ke proyek jalan peningkatan Cicadas-Bojongnangka, Selasa (21/1/2020).
Keretakan yang terjadi pada badan jalan proyek tersebut menimbulkan pertanyaan.
Anggota Komisi III, Ahmad Fathoni, mengatakan, Untuk masalah keretakan yanh terjadi di proyek senilai Rp 3,2 milyar itu sudah lama pihaknya meminta untuk dipeebaiki.
Karena, setelah selesainya proyek masih ada waktu 6 bulan untuk pemeliharaan. Namun kenyataannya pihak pemborong tidak merespon hal tersebut.
“Sebelumnya kami juga sudah minta untuk di betulkan keretakan itu, tapi belum juga dijalankan oleh pihak kontraktor. Setelah dilakukan sidak seperti ini saya minta untuk secepatnya dibetukan jangan nunggu bulan April habis masa pemeliharaan. kalau nanti masih ada yang lepas betonnya ketika habis masa pemeliharaan kita akan panggil lagi,” geramnya.
Fathoni menilai, perencanaan jalan tersebut harus dilihat dari tingkat kepadatan lalulintasnya. Jika padat, sambung dia, tidak akan mungkin terjadi keretakan pada badan jalan.
Belum lagi jika dilihat dari aspek pengerjaan, Fathoni menyebut, selama 28 hari seharusnya kualitas jalan di sana dapat lebih baik.
Sehingga, kata dia, pemerintah setempat juga tidak mesti berkali-kali lakukan pembetonan jalan. Untuk itu, Fathoni meminta, agar Pemerintah Kabupaten Bogor agar melibatkan Muspika dalam perencanaan semua proyek.
“Jangan hanya karena jalan desa speknya cuma pake jalan desa sedangkan ini kan jalan padat. Makannya kita akan evaluasi proses perencanaan, perencanaan yang sudah berjalan kan diserahkan konsultan begitu keluar perencanaan hasilnya muspika ga tau ga diajak untuk diskusi. Kan yang tau kondisi dilapangan itu UPT Jalan dan Jembatan, Camat, dan Desa. karena mereka yang tau jalan desa itu dilalui oleh berapa banyak orang kaya kepala dinas kan ga ngerti seharusnya pra perencanaan pihak muspika harus diajak diskusi untuk masalah speknya.” tutur Fathoni.
Jika nanti kerusakan semakin parah, lanjut Fathoni, hal tersebut akan lebih merugikan pemerintah yang harus membongkar ulang dengan biaya lebih mahal lagi.
Untuk itu lebih baik meningkatkan spek dan kualitas, bukan hanya melihat itu jalan Desa lalu spek harus disesuaikan dengan yang sudah ada.
“Konsultan harusnya dibawa lagi ke forum muspika, untuk mendengar penjelasannya dari muspika agar bisa ada usulan kalo 28 hari misalnya akan bentrok dengan warga. Jadi kan pengerjaan juga bisa ditingkatkan, jangan sampai terjadi kendala karena perencanaannya ga sesuai dengan kebutuhan.” tukas Fathoni.
Sementara itu, Camat Gunungputri, Didin Wahidin mengatakan, pihaknya siap jika dilibatkan dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya hal itu bisa meminimalisir kesalahan dalam pengerjaan proyek tersebut.
“Intinya kita siap aja untuk dilibatkan dalam pengerjaan jalan dan proyek pemerintah lainnya. seperti jalan yang ini. Ini kan jalan hidup kalo, kalo sehari masyarakat gak lewat sini bingung nanti masyarakat mau lewat mana lagi, kalo kita dilibatkan kan jadi bisa kasih masukan kepada pemerintah harus seperti apa.” papar Didin.(rp1/c)
