Banyak Dapat Rapor Merah, SKPD Bikin Wabup Iwan Setiawan Geram

0
108
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan
Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan.
Wabup Iwan Setiawan

CIBINONG – RADAR BOGOR, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor belum dapat poin maksimal dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Meskipun berpredikat B, masih dirasa tak cukup. Hal itu yang kemudian membuat berang Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan.

Sejak awal Bimbingan Teknis Lakip di Gedung Serbaguna I, Setda Kabupaten Bogor, Kamis (23/1/2020), Iwan sudah ngegas. Ia melihat hasil laporan masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) banyak yang mendapat rapor merah.

Dari data yang ada, beberapa dinas yang memiliki rapor merah tersebut adalah Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (D-PUPR), dan Dinas Perhubungan (Dishub).

“Itu yang bekerja lambat atau masih mendapat nilai C. Harusnya ada rapat khusus setelah ini,” beber Iwan pada Radar Bogor kemarin.

Dinas yang nilainya anjlok itu, kata Iwan, yang mendapat poin kurang dari 5,5. Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) akan berguna untuk dapat mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing dinas.

Secara akumulatif, Pemkab sendiri mendapat poin 65,14 yang diambil dari rata – rata poin per dinasnya. Iwan bingung, banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh dinas tidak membuahkan hasil yang memuaskan bagi pimpinan.

“Disdik (Dinas Pendidikan) juga nilainya jelek. Ini kemana uangnya, dipakai untuk apa saja? Seringkali Bimtek (bimbingan teknis), tapi nilainya tetap kecil juga. Satpol PP pun begitu,” ketus Iwan lagi.

Diluar itu, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, sehingga perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah lewat Sakip dan Lakip tersebut.

“Jadi banyak dinas yang tidak sesuai dengan visi misi bupati, tidak nyambung dengan RPJMD. Bahkan tadi saat rapat ada dinas yang tidak menghadirkan bagian prolapnya. Seperti PUPR dan Dishub. Dispora saja salah mengirimkan orang, yang bukan bidangnya. Ibarat mobil (dinas), kalau sudah lambat, harus digeser. Atau diganti supirnya,” tutup Iwan. (dka)