Rencana Jadikan Lanud ATS Bandara Komersil Direstui DPRD Kabupaten Bogor

0
183
Pentak Lanud ATS for Radar Bogor SIMULASI PENYELAMATAN: Suasana persiapan pelaksanaan latihan operasi Manyar Papa yang berlangsung di Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja (ATS), Rabu (14/2) lalu.
Lanud Atang Sendjaja (ATS)

CIBINONG – RADAR BOGOR, Sinyal positif diberikan DPRD Kabupaten Bogor soal rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk membangun bandara sendiri.

Masuk Studi Kelayakan, Lanud ATS Menuju Bandara Komersil

Lembaga legislatif Bumi Tegar Beriman itu menjanjikan bakal menodorong anggaran maksimal dalam proses pembangunannya.

Hal itu kemudian yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan bahwa jika dibangunnya bandara di wilayah Kabupaten Bogor akan menjadi potensi tersendiri bagi masyarakat.

Terutama pengembangan ekonomi dan memberikan outcome yang luar biasa. Baik untuk Kabupaten Bogor, maupun daerah sekitarnya. “Kalau namanya untuk kemajuan kedepan, ya pasti kita support,” kata Agus pada Radar Bogor kemarin.

Menengok Bangunan Mewah RSUD Kota Bogor

Agus menegaskan, apapun pengembangan yang akan dilakukan Pemkab Bogor,selama hal itu membawa Bogor lebih maju dewan akan setuju. Akan tetapi, Agus menggarisbawahi. Jangan sampai mengesampingkan apa yang menjadi kepentingan masyatrakat. “Harus terakomodir, rakyat harus diuntungkan,” tegasnya.

Diluar itu, kata Agus, dengan menggunakan landasan eksisting milik Pangkalan Udara (Lanud) Atang Sendjaja (ATS) merupakan keuntungan sendiri. Artinya, tidak perlu membangun lagi landasan atau bangunan bandar udara yang baru.

“Setuju kalau hanya memanjangkan landasan misalnya. Itu lebih baik, karena gak menguras anggaran. Supporting anggaran, pada prinsipnya, dewan selama APBD terukur dan hasilnya jelas kita akan oke. Karena itu larinya kepada masyarakat,” sambung Agus lagi.

Yang paling penting kata dia, soal pengelolanya jika memang nantinya ATS jadi sebagai bandara komersil. Ada opsi yang beberapa muncul. Apakah memang Pemkab Bogor sendiri yang akan mengelola, Kementerian Perhubungan lewat Angkasa Pura, TNI sendiri atau pihak lainnya diluar pemerintahan.

“Siapapun itu yang jelas selama ini untuk Kabupaten Bogor ya kita setuju. Tapi ada peringatan, jangan sampai salah sasaran. Karena masyarakat harus terperhatikan. Jangan sampai mubazir, harus ada kajian yang lebih mendalam,” tukasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Permadi Dalung menambahkan, hal penting lainnya adalah soal aksesibilitas. Seperti yang diketahui, jalur menuju ATS saat ini belum sepenuhnya representatif.

“Infrastrukturnya juga harus dibenahi, akses kesana itu sekarang belum ada bandara saja sudah macet. Gimana kalau sudah ada. Itu yang harus difikirkan terlebih dahulu,” singkat Permadi saat ditemui di DPRD Kabupaten Bogor, kemarin. (dka/c)