CILEUNGSI – RADAR BOGOR, Hujan yang terus mengguyur wilayah timur Kabupaten Bogor, mengakibatkan debit Sungai Cileungsi dan Cikeas tak menentu.
Ketua Komunitas Peduli Sungai Cileungsi dan Cikeas (KP2C), Puarman mengatakan, kondisi arus sungai mulai naik turun.
Kemarin, pihaknya mencatat sekitar pukul 16.55 WIB ketinggian di hulu Sungai Cileungsi mengalami peningkatan. Puarman menambahkan, sejauh ini Pos Pantau KP2C menjadi acuan warga di sejumlah wilayah di Gunungputri maupun Bekasi. “Belum ada cek dam. Padahal, sungai besar,” imbuhnya.
Setelah sempat naik, Tinggi Muka Air (TMA) di kedua hulu kembali kembali normal. “TMA Hulu Cileungsi 97 sentimeter (cuaca dilaporkan gerimis), sebelumnya pada pukul 15.41 WIB, TMA 57 sentimeter,” ujarnya.
Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Bogor, Hadi Saputra mengatakan, kondisi cuaca seperti itu diperkirakan terjadi hingga tiga hari kedepan. “Hujan bisa terjadi kapan saja,” ucapnya.
Sementara itu, rencana pembangunan Waduk Narogong yang akan dimanfaatkan untuk mengatasi banjir terus menjadi sorotan.
Camat Cileungsi, Zaenal Ashari mengatakan, pembangunan waduk semestinya ada tahapan yang mesti dilalui pemerintah. Mulai dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), hingga dukungan dari masyarakat di sekitar.
Ia menyebutkan, Pemkab Bogor sampai saat ini belum melakukan sosialisasi pembangunan tersebut. Soal lokasi eks Hotel Graha Garuda Tiara Indonesia (GGTI) yang masih disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), bagi Zaenal, Pemkab Bogor mampu untuk mengurus pembebasan lahan sekitar 100 hektare itu.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitrian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengatakan, untuk menangani banjir perlu ada Waduk Narogong.
Ia menyebutkan, waduk tersebut nantinya hanya dapat mengatasi banjir 30 persen. Terkait lahan, kata dia, sampai saat ini Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) masih mencari lokasi.
“Tadinya mau di wilayah Desa Tajur tapi masyarakat di sana menolak. Nah, dalam langkah geser ini kami juga minta koordinasi dari BBWS dengan kami jangan sampai nanti misalnya overlap dengan kebijakan daerah,” pungkasnya. (rp1)
