BOGOR-RADAR BOGOR, Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya menyayangkan minimnya alokasi anggaran dana darurat kebencanaan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Saat ini, Pemprov Jabar mengalokasikan Biaya Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 25 miliar. Padahal, tingkat kerawanan kebencanaan di Jawa Barat sangat tinggi.
“Saya terus terang sangat kaget saat Pak Gubernur Jawa Barat (Ridwan Kamil) menyampaikan bahwa Pemprov Jabar hanya menyediakan anggaran Rp 25 miliar untuk Biaya Tidak Terduga (dana darurat kebencanaan). Padahal volume APBD-nya saja jauh meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya,” kata Kang AW sapaan akrab Asep Wahyuwijaya akhir pekan lalu.
Menurut dia, dengan kondisi geografis Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, seharusnya pemerintah mengalokasikan dana darurat kebencanaan lebih besar dari sekarang selain pemerintah juga menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni.
Jika dibandingkan dengan alokasi dana bencana pada kepemimpinan Gubernur Jawa Barat sebelumnya, justru alokasi dana darurat bencana mencapai Rp 50 miliar.
“Waktu zaman Kang Aher (Ahmad Heryawan, Gubernur Jawa Barat 2013-2018) saja, setiap tahun Rp 50 miliar pasti disimpan sebagai BTT (biaya tidak terduga). Padahal volume APBD-nya jauh lebih kecil dari APBD saat ini. Sudah jelas-jelas tingkat kerawanan bencana di Jawa Barat itu tinggi, kenapa pada akhirnya hanya diberikan anggaran yang sekedarnya dan jauh dari kata layak? Mereka (eksekutif Pemprov Jabar) ini baca kitab RPJMD yang mana?,” kata Kang AW yang juga sebagai anggota Komisi V DPRD Jawa Barat.
Berdasarkan informasi yang dia peroleh, tren kejadian kebencanaan di Jawa Barat pada 2019 sebanyak 2.057 kejadian. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2018 sebanyak 1.561 laporan kejadian bencana.
Pada akhir tahun 2019 Komisi V DPRD Jawa Barat telah mengusulkan penambahan alokasi anggaran buffer stock untuk kebencanaan di Dinas Sosial Jawa Barat. Namun, lanjut dia, pada kenyataannya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan Rp 1,2 miliar untuk buffer stock itu. Dengan alokasi buffer stock itu, dikhawatirkan terbatasnya barang-barang bantuan yang bisa diberikan kepada korban terdampak bencana.
Ditambah juga kondisi di BPBD Jawa Barat yang minim dengan perlengkapan dan alat-alat beratnya. “Apa yang dibutuhkan korban terdampak bencana saat terjadi bencana? Tentunya makanan siap saji, kebutuhan-kebutuhan siap pakai, dan perlengkapan lain seperti tenda, perahu karet, mesin pompa, serta alat berat-berat untuk upaya evakuasi. Sekarang coba saja bayangkan apa jadinya jika kita tinggal di Jawa Barat yang tingkat kerawanan bencananya tinggi, namun pemerintah provinsinya seakan asal-asalan dengan alokasi anggaran dalam urusan mitigasi bencananya,” tutur dia.
Dia juga menegaskan, kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Karawang di awal tahun 2020 harus menjadi cermin untuk semua jajaran di Pemprov Jabar agar memberikan perhatian penuh terhadap segala potensi bencana yang akan dihadapi.
Diantaranya, dengan cara menyiapkan sistem mitigasi bencana yang mumpuni, sumber daya manusia termasuk perlengkapannya yang siap sedia dan anggaran yang layak saat dibutuhkan mendadak. (*/unt)
