CIBINONG-RADAR BOGOR, Kesulitan mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik masih dirasakan oleh warga di Kabupaten Bogor.
Belakangan kondisi itu diketahui oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor, Selasa (18/2/2020) pagi, dan langsung diberondong oleh keluhan warganya sendiri.
Salah seorang warga, Abdul mengaku harus enam kali mondar mandir dari Leuwiliang untuk melakukan pergantian surat keterangan (suket). Hal itu tanpa ada kejelasan kapan KTP Elektroniknya akan jadi.
“Saya mau jadinya itu hari ini. Saya gak mungkin harus perpanjang suket terus ke kecamatan. Saya sudah tiga tahun begini terus,” aku Abdul saat ditemui wartawan kemarin.
Alasannya, kata Abdul, selalu sama. Yakni ketersediaan blanko. Sementara diawal tahun ini, Kabupaten Bogor kebagian jatah pengiriman blanko untuk KTP elektronik (KTP-el) sekitar 255 ribu dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Demi bisa menutup kebutuhan sekitar 700 ribu keping kartu identitas warga yang belum tercetak.
Bupati Bogor, Ade Yasin mengatakan, dari 255.000 keping blanko yang dikirim pemerintah pusat, tak kurang sekitar 200.064 sudah tercetak menjadi KTP-El.
“Tahun lalu kita cuma dapat 500 blanko perbulan. Jauh banget dari kebutuhan. Masyarakat banyak yang komplain suket-nya belum tercetak. Dengan penduduk hampir enam juta jiwa, itu kesulitan,” katanya kepada awak media selepas sidak, kemarin.
Ketika ada pengiriman 200 ribu lebih keping blanko, ia pun ingin melihat langsung proses pencetakan dan distribusi blanko dari pemerintah pusat itu.
Ade kemudian meminta agar pemegang suket mendapat prioritas untuk dicetak KTP-El-nya dan menginstruksikan Disdukcapil agar ratusan ribu blanko itu selesai pada akhir Februari ini.
“Supaya Maret kita bisa minta lagi yang baru. Saya kan sudah bersurat ke Kemendagri, minta lagi untuk kekurangan sekitar 500 ribuan blanko itu. Kan lagi percetakan disana, tinggal distribusi. Saya minta lagi yang baru,” tambah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu.
Di tempat yang sama, Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Oetje Soebagdja mengatakan ada total 210 data warga yang print ready record (PRR). Sementara yang non- PRR ada sekitar 600.000 data yang masih menggunakan suket.
“Idealnya itu kita cetak 10 ribu keping perhari, jadi tidak ada penumpukan. Namun kan harus tetap ada blanko yang pengadaannya bukan dari kita. Ketika ada (blanko,red), maka dicetak,” kata Oetje.
Ia mengaku, Disdukcapil juga bekerja cepat karena penumpukan yang selalu terjadi. Oetje menyarankan, masyarakat lebih baik menunggu di kantor kecamatan masing – masing. Diluar itu, untuk mendukung distribusi, Disdukcapil juga meminta kerjasama dengan kantor pos dan giro.
Termasuk, kata dia, untuk kependudukan masyarakat yang terdampak bencana. Ada data yang kini sedang disandingkan by name dan by adress. Hal itu untuk dijadikan dasar pembangunan hunian tetap (huntap) nantinya. “Ini juga perlu kerjasama dari setiap kecamatan dan desa,” tukasnya. (dka/c)
