RUMPIN-RADAR BOGOR, Jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer, antara Kampung Peusar sampai Malahpar, Kecamatan Rumpin kondisinya sangat memprihatinkan. Bertahun-tahun jalan tersebut dibiarkan rusak. Kondisi itupun menjadi sorotan banyak pihak.
Salah satunya dari Aliansi Gerakan Jalur Tambang dan DEEP. Mereka menyayangkan hingga saat ini, belum ada langkah yang dilakukan Pemkab Bogor.
Direktur DEEP Yusfitriadi menjelaskan, sebetulnya ini permasalahan yang sudah lama terjadi. Menurutnya, ada beberapa faktor kenapa masalah itu belum juga mendapatkan respon dari pihak yang berkepentingan, khususnya Pemkab Bogor dan Pemprov Jabar.
Yus melihat, bahwa status jalan pun harus dipastikan, apakah kewenangan Kabupaten Bogor atau Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, harus ada solusi jitu, karena ini masalah lingkungan di Rumpin sudah berlarut lama tak ada penyelesaian yang jelas.
“Saya berharap segera direspon dan diberikan kepastian kapan akan diperbaiki jalan tersebut. Jika jalan tersebut menjadi kewenangan provinsi, diharapkan Pemkab Bogor bisa mendorong agar provinsi segera merespon permasalahan ini,” jelasnya.
Mantan Rektor tersebut menambahkan, Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan mengeluarkan aturan yang dilaksanakan dengan tegas, terkait kerusakan jalan yang diakibatkan truk tambang.
“Kontribusi perusahaan pengguna jalan tidak jelas bagi perbaikan dan pemeliharaannya, jadi saya meminta Pemkab Bogor tegas saja, jika perusahaan akan menggunakan jalan silahkan perbaiki kerusakannya,” tambahnya.
Dirinya juga mengoroti wakil rakyat dapil 4 dan 5, yang diharapkan bisa menjadi penyambung aspirasi bagi kepentjngan masyarakan Rumpin dan sekitar. Jangan hanya sekedar mengeksploitasi suara, sementara melihat kerusakan lingkungan seperti itu sama sekali tidak bersuara apapun.
“Bahkan, mengenai kejelasan perizinan perusahaan galian disekitar rumpin juga patut dipertanyakan dan disini pemerintah harus benar tegas mengatasinya,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Gerakan Jalan Tambang Junaedi Adi Putra menambahkan, kerusakan jalan sepanjang kurang lebih 2,5 kilometer antara Kampung Peusar sampai Malahpar bukan lagi merupakan rahasia umum.
“Jalan Pemda yang tidak jauh dari ibu kota tersebut sudah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan. Padahal jalan tersebut menjadi akses utama menghubungkan ke pusat pemerintahan Desa Sukamulya,” tuturnya.
Padahal, pada Maret 2019, Badan Pengelolaan Trasfortasi Jabodetabek (BPTJ) pernah menjadikan jalan Gunung Maloko Cicangkal-Malahpar tersebut sebagai pelaksanaan uji coba evaluasi pengaturan operasional kendaraan angkutan barang tambang. Hanya saat itu, uji coba di tolak warga.
Junaedi juga menegaskan, seharusnya program Pancakarsa yang digadang-gadang oleh Bupati Bogor bisa menjawab persoalan kerusakan infrastruktur jalan di Rumpin itu. “Tapi hingga saat ini belum ada perbaikan, padahal persoalan lama, harus dipertanyakan,” pungkasnya. (nal/c)
