BOGOR – RADAR BOGOR, Jalan Manunggal, yang mengalami retak dan ambles bakal segera mendapat perbaikan. Itu setelah pihak Kecamatan Bogor Barat dan instansi terkait duduk bersama di Balai Kota.
Awas! Jalan Manunggal Retak, PUPR Cek Kondisi
Perbaikan jalan akan memanfaatkan anggaran dari Belanja Tidak Terduga (BTT). Itu lantaran kondisi jalan yang butuh penanganan secepatnya. Jalan itu menjadi salah satu akses utama warga yang tak pernah sepi dari kendaraan roda dua maupun roda empat.
Camat Bogor Barat, Juniarti Estiningsih mengakui, pengajuan itu sudah disepakati dalam rapat koordinasi di Balai Kota, Rabu (4/3). Rapat tersebut menggandeng instansi terkait bersama Wakil Wali Kota. Mereka membicarakan rencana penanganan untuk salah satu akses penghubung Kota Bogor itu.
“Dinas PUPR nanti yang akan mengerjakan secara teknisnya. Dibuatkan rekomendasi terkait bagaimana pengajuannya, termasuk kita sudah berkoordinasi dengan BPBD Kota Bogor. Karena itu kan termasuk bencana ya,” ungkapnya, saat dikonfirmasi Radar Bogor, Rabu (4/3/2020).
Sementara itu, Juniarti juga bakal mempertimbangkan untuk menutup akses itu sementara waktu bagi kendaraan roda empat. Itu lantaran, jalanan itu memang sudah sangat rentan longsor dengan beban yang lebih berat. Dikhawatirkan, kondisinya semakin buruk dan mengalami longsor susulan.
“Üntuk rencana pelaksanaan pelarangan, kita akan membicarakan dengan elemen masyarakat sekitar bagaimana baiknya. Nanti kalau masyarakat setuju, nanti kita baru bikin larangan. Karena memang menurut kajian Dinas PUPR kondisi jalan tersebut memang sudah tidak layak (dilalui kendaraan berat”seperti roda empat),” tuturnya.
Selain Jalan Manunggal, Juniarti mengakui ada jalan lain yang kondisinya menyerupai jalan tersebut. Ia mencontohkan, jalan di Balumbang Jaya yang juga terbilang rawan bagi masyarakat. Hanya saja, kata Juniarti lagi, pihaknya masih akan menyesuaikan dengan skala prioritas dari BTT.
“BTT ini kan penggunaannya berdasarkan skala prioritas, yang mana urgent dulu untuk ditanggulangi. Anggarannya juga bukan kita (kecamatan yang susun). Nanti tinggal PUPR yang memilah, apakah mau dikerjakan atau tidak,” pungkas mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor ini. (mam/c)
