BOGOR-RADAR BOGOR, Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, membuat sepertiga potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor terancam hilang.
Sepertiga potensi PAD itu berasal dari hotel dan restoran yang ada di Kota Bogor. Sedangkan 60 persen pendapatan dari hotel dan restoran itu, berasal dari lembaga/kantor dan departemen yang ada di Jakarta. Kondisi tersebut membuat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor bersiap diri.
“Ya, dari data yang kita peroleh, kontribusi dari hotel dan restoran itu mencapai sepertiga PAD dari pajak. Tentunya, kami harus mengantisipasi adanya perpindahan ibu kota itu,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Deni Hendana pada Press Gathering di Salak Hotel Padjadjaran, Selasa (10/3/2020).
Menurut dia, pada 2019 lalu, Bapenda bisa melampaui target PAD yang ditetapkan yakni sekira Rp972 miliar. Realisasinya ternyata melesat hingga 104,23 persen atau menjadi Rp1 triliun.
Bapenda bukan hanya satu institusi yang berdiri sendiri untuk mengamankan PAD tersebut. Ia sendiri membutuhkan peran dari seluruh elemen agar ‘keran’ PAD bisa tetap optimal menyokong perkembangan Kota Bogor.
“Apabila ada pajak terganggu, seperti permasalahan-permasalahan itu (kurangnya peminat hotel, restoran, yang sebagian besar berasal dari ibu kota), maka PAD juga akan terganggu,” tukasnya.
Sedangkan Akademisi dari IPB University, Prof Bambang Juanda pun tak menampik, Pemkot butuh langkah untuk menjaga keran-keran PAD itu tetap stabil.
Target-target yang tak tercapai biasanya juga dipengaruhi oleh belanja-belanja yang tidak tepat waktu. Hanya saja, pemindahan ibu kota negara menurut guru besar IPB ini tidak begitu signifikan bakal mempengaruhi Kota Bogor.
“Kota Bogor adalah kota bisnis. Ada banyak industri besar, kecil, hingga industri kecil non formal. Selain itu, dari segi pariwisatanya juga terbilang masih bagus menyumbangkan PAD. Bisa melalui wisata alam, pendidikan, kuliner, hiburan, belanja, cenderamata, hingga hotel. Bisa pula dengan didukung dari bisnis riset dan jasa,” papar guru besar dari Departemen Ilmu Ekonomi IPB University ini.
Menurut dia, Bapenda tak perlu khawatir dengan perpindahan ibu kota. Hanya dua hal mendasar yang akan terpengaruh, yakni belanja pusat di daerah dari segi dana vertikalnya.
Meski bakal mempengaruhi sebagian sektor ekonomi, namun Kota Bogor juga punya potensinya sendiri. Tarif pajak sendiri bisa dioptimalisasi di Kota Bogor. Banyak peluang yang terbuka. Tentu saja, dibantu dengan peningkatan pelayanan publik.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor, Yuno Abeta Lahay sendiri memang melihat potensi perpindahan ibu kota Bogor juga akan bersentuhan dengan PAD tersebut. Ia tak menampik, tamu-tamu hotel banyak didominasi oleh para pejabat pemerintahan dari ibu kota. Market dari hotel itu kontribusinya sekira 30 persen dari pemda atau government meeting. Menurutnya, itu justru market semu.
“Saya dari dulu selalu bilang, market dari government meeting itu market semu. Lihat saja saat ada pelarangan bagi instansi pemerintahan menggelar meeting di hotel, okupansi menurun drastis. Banyak yang kehilangan pendapatan. Apabila rencana pemindahan ibu kota betul-betul terealisasi, mungkin tidak akan separah dulu yang lebih signifikan karena ada pelarangan,” papar Yuno.
Menurutnya, strategi market switch bisa menjadi alternatif dalam menggenjot PAD dari sisi perhotelan atau restoran. Sebut saja potensi-potensi pariwisata di ranah budaya atau heritage yang merupakan peninggalan sejarah masa lampau. Ia optimis Kita Bogor punya magnet untuk menjadi destinasi wisata baru. Tak terkecuali dengan menambah wisata berbasis destinasi event.
CEO Radar Bogor, Hazaiein Sitepu juga menilai, pemindahan ibu kota negara tidak akan terlalu banyak mempengaruhi pendapatan di Kota Bogor.
Ia menyebutkan, pemkot Bogor masih bisa membuka peluang besar dengan menyasar sisi pariwisata. Hal itu harus dioptimalkan dari sekarang, sebelum kota hujan berbagi dengan daerah tetangganya, seperti Sukabumi. Infrastruktur seperti jalan tol akan semakin memudahkan wisatawan memilih wisata di luar Kota Bogor.
“Kalau melihat PAD Kota Bogor, jangan hanya diarahkan ke ibu kota negara saja. Kota Bogor juga harus melihat tren positif yang sedang berkembang di beberapa wilayahnya, yang akan mendatangkan keuntungan. Contoh saja Sentul, dengan perkembangannya yang sudah luar biasa,” cetus Hazairin. (mam/ysp)
