BOGOR-RADAR BOGOR, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno menyampaikan update terbaru terkait kondisi penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Bogor.
Hingga Senin (16/3/2020), tercatat ada 30 warga berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan 1 warga berstatus Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Sementara angka suspect masih nihil.
“Dari 30 ODP, 20 orang diantaranya sudah dinyatakan clear atau telah melewati masa inkubasi 14 hari. Sisanya masih terus kami pantau, termasuk lima tambahan baru, yakni rombongan Pak Wali Kota yang baru pulang dari Azerbaijan. Untuk 1 warga PDP memiliki riwayat kontak dengan orang yang positif corona dan sekarang kami awasi di salah satu rumah sakit di kecamatan Tanah Sareal,” ungkap Retno di sela pemantauan di kediaman Wali Kota Bogor Bima Arya, Senin (16/3/2020) petang.
Terkait isu di kawasan Sempur, Bogor Tengah, ada 1 warga yang PDP Corona, dibantah oleh Retno. Menurutnya kasus yang di Sempur masih masuk dalam status ODP karena tidak memiliki gejala.
“Karena kewaspadaan, kita masih periksa juga. Di Sempur ada riwayat kontak dengan yang terkonfirmasi positif yang di Jakarta tapi dia tidak ada gejala hanya kita screening semuanya. Jadi begitu ada yang positif dilacak dan ditelusuri dengan siapa kontak-kontaknya. Nah, itu salah satunya yang kita tracing. Tapi ini bergerak ya, ketika dia ada keluhan kita masukan menjadi PDP. Saat ini, status (kasus Sempur) masih ODP ya,” jelasnya.
Situasi Serius
Meski di Kota Bogor belum ditemukan kasus Corona positif (suspect), Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan bahwa kondisi seperti ini tidak bisa disikapi dengan biasa-biasa saja.
“Ini situasi yang sangat serius. Dunia merespon ini dengan sangat cepat, dunia belajar dari negara-negara awal yang terkena, sepetri, China, Jepang, Korea, Iran. Dan kemudian sekarang mulai terlihat bagaimana negara-negara di Eropa juga memberikan kebijakan-kebijakan yang sangat signifikan disitu. Selama disana (Azerbaijan) saya terus memonitor perkembangan yang ada, berkoordinasi dengan tim gugus tugas Covid-19 di Kota Bogor,” ungkap Bima Arya.
Selama seminggu berada di luar negeri, Bima Arya mengaku terus memonitor perkembangan di daerahnya terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Ada WA Group khusus. Kita update semua data-data. Pasti setiap hari saya cek WA Group terkait langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Saya juga berkoordinasi dengan pihak Istana, dengan beberapa kawan di sana yang terlibat langsung dalam koordinasi mencegah Covid-19 ini. Dan memang kesimpulan yang kita dapatkan, kita harus bergerak dengan sangat cepat,” katanya.
Untuk itu, Wali Kota Bogor pun segera mengeluarkan surat edaran pada 14 Maret 2020 yang didalamnya terdapat tujuh poin sebagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. “Jadi, pada saat ini pertimbangan perekonomian di buanglah jadi nomor 700. Yang nomor satu adalah pertimbangan kemanusiaan. Kita tidak lagi lah berfikir tentang wisata, ekonomi, kesampingkan dulu semua. Ini soal kemanusiaan, kita lindungi nyawa manusia, kita cegah korban-korban,” jelasnya.
“Memang saat ini diperlukan koordinasi terus dengan pusat. Kita akan komunikasi dengan Kementrian Kesehatan dengan pihak Istana untuk memantau. Ruang-ruang apa yang mungkin kita bisa lakukan disini, ya akan kami lakukan, tentunya tanpa menimbulkan persoalan persoalan baru,” tandasnya.
Anggaran Mitigasi
Pemerintah Kota Bogor terus memastikan fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Bogor mampu menangani kondisi siaga corona. Untuk menunjang itu, Pemkot berkomunikasi dengan DPRD Kota Bogor untuk mengalokasikan dana tidak terduga dalam upaya pencegahan penyebaran virus ini.
“Kami berkomunikasi dengan dewan akan mengupayakan untuk mengalokasikan dana tidak terduga untuk pencegahan corona ini. Ini segera diproses, sudah disampaikan kepada Ketua Dewan yang pada prinsipnya tentu sangat mendukung. Tapi persoalannya bukan hanya ketersediaan dana, tetapi stoknya, barangnya juga minim. Di seluruh daerah mengeluhkan hal yang sama, ketersediaan masker, hand sanitizer, alat deteksi suhu tubuh dan lain sebagainya. Karena itu ini masih terus dikoordinasikan,” ujar Bima.
Besaran anggaran yang diajukan, kata Bima, paling tidak sekitar Rp 1-2 miliar. “Itu memungkinkan, kita masih hitung-hitung ya. Tapi tentu dengan persetujuan DPRD, ini masih di dikomunikasikan. Kita akan alokasi itu ketika ada kebutuhan untuk ruang isolasi kemudian alat pelindung diri dan lain sebagainya,” terang Bima. (prokompim)
