BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus melakukan pembahasan pergeseran anggaran untuk penanganan covid-19. Hal itu diungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim saat memberikan keterangan melalui daring kepada wartawan.
Dedie mengungkapkan pembahasan itu melibatkan sekda, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dalam rangka membahas draf pergeseran anggaran, yang bisa dialokasikan untuk penanggulangan corona tersebut, Selasa (31/3/2020).
Dedie A Rachim menjelaskan, pergeseran anggaran ini tengah disusun Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Sehingga berapa besaran kebutuhan penanggulangan Covid-19 dapat terukur, semisal untuk pembangunan fasilitas kesehatan dari sisi kebutuhan RSUD.
“Untuk penambahan fasilitas ruangan isolasi, fasilitas ruangan yang dibutuhkan, kemudian anggaran untuk insentif bagi tenaga medis,” ujar Dedie.
Sedangkan dari sisi kebutuhan yang lain seperti pengadaan APD, sosialisasi, operasional untuk penegakan aturan, Dedie menyebut banyak aspek yang harus dipikirkan dan dialokasikan anggaran untuk penanganan sisi kerawanan sosialnya.
“Contoh penambahan komponen biaya PKH, yang harus ditanggung APBD ada sebesar Rp13 miliar, penyediaan sembako, dan lain-lain untuk warga miskin baru,” ucapnya.
Mantan Direktur KPK tersebut menyebut, pendataan warga miskin baru ini harus benar-benar didata dan dilist, agar tepat sasaran. “Jangan sampai warga yang sudah mendapatkan bantuan, dapat lagi, jadi double,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bogor, di antaranya memutuskan langkah-langkah serius DPRD untuk membantu Gugus Tugas Covid-19 dalam aksi tanggap corona.
Pertama, DPRD memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan anggaran penanganan Corona di Kota Bogor dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Dukungan anggaran tersebut melalui dua bentuk, yaitu penggunaan dana BTT dan revisi program Pemkot yang tidak terlalu prioritas.
Dukungan anggaran lainnya adalah melalui revisi atau pergeseran anggaran di DPRD yang berasal dari anggaran perjalanan dinas, bimbingan teknis, makan minum, dan beberapa pos lain yang masih bisa ditunda.
“Kami menugaskan Sekwan untuk menyisir pos-pos tersebut. Kami menargetkan minimal Rp5 miliar bisa dialihkan untuk tanggap Covid-19. Syukur kalau bisa lebih banyak lagi,” ujarnya.
Kedua, politisi PKS itu menugaskan khusus Komisi IV DPRD untuk mengawal kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan atas implementasi kebijakan tangap corona. Baik terhadap kinerja Gugus Tugas Covid-19 maupun penggunaan anggaran di lapangan agar benar-benar optimal dan tidak terjadi penyelewengan.
“Kita ingin memastikan bahwa semua langkah dan kebijakan bisa terimplementasi dengan optimal, sehingga penanganan corona ini bisa lebih cepat,” katanya.
Ketiga, DPRD akan memberikan rumusan terkait skema program untuk warga terdampak ekonomi dengan adanya kebijakan social distancing.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan berdasarkan rapat Bamus, ia sangat setuju menggeser anggaran, yang bisa dialokasikan untuk penanganan corona, dan komisi IV ditunjuk untuk mengawasi dan mengawal kebijakan pemkot agar tepat sasaran.
Dalam waktu dekat ini, ia akan memanggil dan meminta data kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, masyarakat mana saja yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sehingga bantuan yang akan disalurkan dari pergeseran anggaran dewan ini tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
“Kami juga akan mengawasi hal itu (pencairan). Jangan sampai karena banyak bantuan jadi tidak tepat sasaran dan terjadi kebocoran,” pungkasnya. (ded/c)
