CIBINONG-RADAR BOGOR, Rumah Sakit Darurat untuk penanganan wabah Covid-19 sudah sangat mendesak.
Sayangnya, belum ada tanda-tanda realisasi untuk mengantisipasi membeludaknya pasien di rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
Padahal, kasus-kasus Covid-19 terus bertambah di Kabupaten Bogor. Zona merah penyebaran virus juga terus meluas hingga sembilan kecamatan.
Tak ada angka penurunan terhadap Orang dalam Pantauan (ODP) maupun Pasien dalam Pengawasan (PDP).
Kasus terbaru di Kecamatan Cibinong menunjukkan, seorang bayi berusia tiga bulan juga bisa terjangkit virus mematikan itu.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui, kapasitas rumah sakit memang sudah tidak memungkinkan menampung lebih banyak pasien.
Sebagian besar ruangan di rumah sakit, khususnya RSUD, sudah mencapai batasnya. Satu-satunya alternatif RS Darurat yang disiapkan pemkab Bogor yakni di gedung milik Kemendagri di Kecamatan Kemang. Gedung itupun telah ditinjau langsung oleh Bupati Bogor, Ade Yasin, beberapa waktu lalu.
“Kita tidak ada lagi kalau cari mau cari RS Rarurat. Kemarin kami rapat juga dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan anggaran juga dibutuhkan untuk bagainama operasional dan lain sebagainya. Sedang dikaji karena kementerian juga sudah mengizinkan gedungnya dipakai. Realisasinya belum, sementara dikaji,” tuturnya, kemarin.
Pemkab sebenarnya telah siap mengalokasikan anggaran Rp17 miliar dari total anggaran penanganan Covid-19 melalui Biaya Tak Terduga (BTT). Jumlah itu jauh lebih sedikit dibanding kebutuhan empat RSUD yang dimiliki Kabupaten Bogor.
Tentu saja, RS Darurat juga masih terkendala dengan kelengkapan sarana dan prasarananya. Selain alat-alat kesehatan (alkes), mereka juga mesti menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memastikan pelayanan di sana.
“Dokternya ini kan juga harus ada rekrutmen baru. Tidak boleh yang lama, karena kan nanti kita malah kekurangan lagi lah (untuk di rumah sakit yang sudah ada). Nanti akan ada follow up baru lagi. Ini juga baru satu kali rapat kemarin,” tandas Iwan.
Padahal, DPRD Kabupaten Bogor sempat memberikan beberapa opsi untuk dijadikan RS Darurat.
Menurutnya, banyak tempat yang memadai. Bahkan, bisa saja pemkab bekerja sama dengan hotel-hotel yang telah tutup sebagai backup RS darurat, dengan catatan menyediakan alat-alat sesuai protokol kesehatan.
“Dengan begitu kan, karyawan hotel bisa kembali bekerja dan membantu juga. Asalkan, operasionalnya tetap mengutamakan protokol standar kesehatan juga. Itu juga solusi bagi karyawan-karyawan hotel” ungkap Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bogor, Budi Sulistyo pun mengaku siap jika kebutuhan hotel bisa membantu tenaga medis dalam menanggulangi Covid-19.
Hanya saja, perlu komunikasi yang tepat dengan pemerintab setempat. Ia berharap ada kesiapan sarana dan prasarana yang lebih matang agar tidak menularkan wabah ke para karyawan. “Kalau memang diminta, kita siap sekali,” tegasnya. (mam/cr5/c)
