BOGOR-RADAR BOGOR, Pandemi wabah Covid-19 yang kini tengah menjangkit di Indonesia telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.
Pasalnya, tatanan kehidupan bermasyarakat seakan terhenti pasca pemerintah menerapkan kebijakan jarak sosial atau self distancing.
Apalagi wilayah Bodetabek akan menyusul DKI Jakarta dalam waktu dekat ini dalam mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna meminimalisir laju perkembangan kasus positif baru.
Sedangkan sektor ekonomi, masyarakat ekonomi menengah kebawah yang bekerja di sektor informal, seperti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang dan tukang ojek, menjadi elemen yang teramat merasakan dampak yang cukup signifikan atas pandemi ini.
Tak terkecuali mereka yang berprofesi sebagai buruh pabrik. Tak sedikit dari mereka harus dirumahkan karena tempat kerja mereka tidak beroperasi.
Sementara itu, pemerintah pusat telah menyiapkan program masyarakat yang terdampak Covid-19, yakni program jaring pengaman sosial.
Di Kota Bogor sendiri, dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor tercatat ada sekitar 71.111 kepala keluarga dan 69.248 jumlah rumah tangga.
“Yang tercover oleh APBN dan kartu sembako ada sekitar 63.000 sekian. Dan sisa yang belum tercover ada 8.046 yang kami harapkan dapat dibantu dari alokasi anggaran provinsi,” kata Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachman, Senin (13/4/2020).
Kemudian, lanjut Dedie, untuk non-DTKS, dari hasil verifikasi yang masih dilakukan sampai dengan saat ini ada sekitar 43.531 jiwa. Sementara kuota provinsi, hanya mencukupi untuk sekitar 31.285 jiwa. “Sehingga nanti sisanya kami akan upayakan dari anggaran Kota Bogor yang jumlahnya sekitar 12.246 orang,” tuturnya.
Kemudian, untuk data pra-kerja mereka yang terdampak pekerjaannya atau usahanya serta PHK, jumlahnya ada sekitar 46 ribu jiwa.
Dedie mengatakan, saat ini masih akan dikoordinasikan dengan Menakertrans untuk bagaimana teknis pengalokasian data untuk kartu pra-kerja.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp110 triliun yang dialokasikan pemerintah dari belanja APBN 2020 untuk menanggulangi dampak pandemi, agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. (CR3)
