BOGOR–RADAR BOGOR, Bantuan pemerintah bagi masyarakat Kota Bogor berpenghasilan rendah terdampak Covid-19 mulai disalurkan.
Untuk tahap pertama, 8.046 kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan paket sembako dan uang tunai sebesar Rp500 ribu.
“Mulai kemarin disalurkan melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp 500 ribu yang terdiri dari bantuan langsung sembako senilai Rp 350 ribu dan uang tunai Rp 150 ribu,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeny Iswara.
Dia menyebut bantuan itu berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Adapun isi bantuan pangan non tunai atau sembako yang diterima warga berupa beras 10 kg, terigu 1 kg, vitamin C, makanan kaleng 2 kg (4 kaleng), gula pasir 1 kg, mi instan 16 bungkus, minyak goreng 2 liter, dan telur 2 kg. Total bantuan non tunai senilai Rp350 ribu per keluarga per bulan.
Secara umum kata Anggraeny ada dua data penerima bantuan sosial selama masa wabah corona. Yakni dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Non DTKS.
DTKS artinya data kemiskinan yang ada di Kota Bogor yang memang sudah ada di dalam sistem Kementerian Sosial (Kemensos) dengan jumlah keluarga miskin 71.111 KK yang dibantu dari APBN melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sembako.
“DTKS ini diintervensi dari APBN dengan program PKH dan program sembako, tapi tidak semua yang dibantu karena anggaran APBN terbatas. Jadi yang dibantu ada 35.923 KK untuk sembakonya dan PKH ada 29.466 KK,” ujar dia.
Menurutnya, antara program PKH dan BPNT ada yang beririsan, sehingga ketika di verifikasi dan validasi (verval) jumlah yang sudah dibantu dari APBN adalah 41.845 KK. Kemudian pemerintah pusat melakukan perluasan bantuan sejumlah 30.010 KK.
“DTKS (71.111 KK) semuanya clear dibantu dari APBN dan APBD Provinsi,” katanya.
Untuk Non DTKS, sementara ini jumlahnya ada 43.531 KK yang berasal dari pendataan wilayah, kemudian di verifikasi dan validasi menjadi 41.838 yang ber-NIK (KTP) dan sisanya tidak ber-NIK 1.693 KK. Selanjutnya yang tidak ber-NIK diusulkan ke Pemprov Jabar dan ternyata diberikan kuota 31.285 KK.
“Kemudian sisa data yang diusulkan yang tidak tercover kita tambah dengan yang tidak ber-NIK. Nanti sisanya (12.246 KK) kita akan bantu melalui APBD Kota Bogor dari Bansos tidak terencana,” sebutnya.
Dia menyebutkan, nantinya per-KK yang tidak menerima bantuan dari APBN maupun APBD Provinsi akan mendapatkan Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan (April-Juni) dengan total anggaran pengajuan Rp 22 Miliar dari APBD Kota Bogor.
“Untuk realisasinya masih menunggu persetujuan dari TAPD (Tim anggaran pemerintah daerah),” jelasnya.
Selain itu, Pemerintah pusat akan memberikan bantuan khusus bahan pokok kepada 2,6 juta jiwa warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) di saat pandemi virus corona. Bantuan tersebut masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan ke depan.
“Saat ini kami masih mendata, sementara sudah ada 100 ribu lebih orang calon penerima bantuan ini di Kota Bogor,” tuturnya.
Dia menegaskan, penerima bantuan sosial di Kota Bogor tak boleh ganda. Sehingga pihaknya akan memverifikasi dan validasi berdasarkan NIK, by name, by address.
Dalam membantu sesama, pihaknya juga akan mendirikan dapur umum yang dipusatkan di kantor Dinsos. Perharinya ada 450 paket nasi selama 30 hari.
“Jadi siapa saja yang membutuhkan, seperti tukang becak, ojek online, pemulung silahkan untuk mengambil nasi bungkus gratis ini,” katanya.
Di bagian lain, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bogor telah mengalokasikan Rp54 miliar untuk bantuan sosial menghadapi Covid-19. Bansos tersebut diperkirakan cair, pekan ini.
Dinas Sosial abupaten Bogor mencatat, sebanyak 180.015 rumah tangga miskin yang akan ditanggung pemkab Bogor. Itu berasal dari non DTKS.
“Bantuan yang turun baru dari Gubernur (Jabar). Kalau dari Kemensos dan dari kita (pemkab) masih dipersiapkan,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin, saat memantau PSBB di hari kedua, Kamis (16/4/2020).
Adapun bantuan dari Gubernur Jabar berupa paket sembako telah disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Bantuan itu didistribusikan langsung melalui kantor pos dan ojek online (ojol).
Ade sendiri memastikan penyalurannya tepat sasaran. Dia telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memverifikasi data-data penerima bansos.
Pasalnya, Ia mendapatkan banyak keluhan terkait warga yang terdampak Covid-19 dan kesulitan mendapatkan bansos. Salah satunya ketika warga hanya tinggal di rumah kontrakan atau tidsk ber-KTP asli Kabupaten Bogor.
“Pemerintah tidak mempermasalahkan soal rumah. Laporkan ke aparat desanya,” tegasnya. (ded/mam/cr5/c)
