GUNUNGPUTRI-RADAR BOGOR, Kecamatan Gunungputri, merupakan salah satu zonah merah penyebaran virus corona atau Covid-19 di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kecamatan Gunungputri pun minta seluruh pabrik di wilayahnya mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah dicanangkan pemerintah pusat.
Ini penting dalam upaya memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona. Seluruh pabrik yang tetap beroperasi harus memberikan alat pelindung diri (APD) kepada seluruh karyawannya.
Camat Gunungputri Didin Wahidin menjelaskan, hal ini merujuk kepada upaya pencegahan pemerintah penyebaran covid-19 di wilayah Kabupaten Bogor. Sehingga karyawan yang tetap harus bekerja di situasi yang genting ini dapat tetap terjaga kesehatannya.
“Karena harus tetap bekerja tentu pihak pabrik harus menerapkan sistem tersebut. Ini pun menjadi kewajiban pengurus atau petinggi pabrik untuk menjaga kesehatan karyawannya,” jelas dia kepada Radar Bogor, kemarin (17/4).
Belakangan Pemerintah Kecamatan Gunungputri pun telah mengimbau sejumlah pabrik untuk melaksanakan rapid tes covid-19 atau tes cepat covid-19. Sehingga nantinya kesehatan karyawan pun dapat diketahui. “Kalau begitu kan jadi ketahuan kalau ada yang sakit atau tidak. Dan untuk yang bisa tetap bekerja atau yang tidak,” ungkapnya.
Menurut dia, hal ini terpaksa harus dilakukan seluruh pihak pabrik yang ada di wilayah Gunungputri. Mengingat ini menjadi wilayah yang masuk di dalam zona merah. Sehingga pihak pabrik pun dapat bekerjasama dengan melakukan dua upaya yang disarankan. “Kami berharap dapat dilakukan secepatnya. Sehingga dapat mencegah terjadinya penyebaran sebelum terjadi,” tandas dia.
Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengklaim telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk menghimbau sejumlah pabrik di wilayah telah menggelar rapid tes atau tes cepat covid-19 kepada seluruh jajaran pabrik.
Menurut Gubernur Ridwan Kamil, rapid tes ini menjadi salah satu syarat bagi pabrik yang ada di tiap wilayah untuk tetap beroperasi di dalam situasi seperti ini. “Untuk tetap buka. Ini syaratnya semua pegawai harus dipastikan ikut tes tersebut mulai dari manager, satpam, dan seluruh jajaran lainnya. Ini juga untuk meyakinkan kepala daerah juga,” ujar dia.
Selain itu, dia menambahkan, hal ini pun sebagai upaya tidak terjadinya PHK (pemutus hubungan kerja) besar-besaran sehingga nantinya ketika pabrik tetap beroperasi dan para karyawan terpaksa harus bekerja di situasi seperti ini, lanjut dia, masyarakat hanya perlu memastikan diri menerapkan aturan yang ada seperti, jaga jarak, dan penggunaan APD. “Ekonomi pun tetap berjalan dan tidak ada yang di PHK secara besar besaran juga,” beber dia. (reg/c)
