BOGOR-RADAR BOGOR,Anggota DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri mengaku prihatin dengan nasib ribuan guru honorer madrasah di Kota Bogor yang terdampak Covid-19.
Dia menilai, kendala yang dihadapi para guru harusnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Karena, setiap kementerian telah menerbitkan kebijakan dari efek Covid-19 ini atau bisa saja nanti difasilitasi, masuk dalam pendataan skema bantuan diwilayah mana guru itu berdomisili,” kata pria yang kerap di sapa ASB.
Mengenai jaring pengaman sosial, politikus PPP itu menilai masih belum ada rincian yang pasti dari Pemkot Bogor. Padahal, Kota Bogor telah memberlakukan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB).
“Seharusnya disampaikan bantuan itu berasal dari mana saja dan kriteria apa saja warga yang berhak mendapat bantuan. Jadi ada parameter yang jelas,” pintanya.
Dia mendesak Pemkot Bogor dapat menyampaikan rincian masyarakat yang memperoleh bantuan. Demikian, penyaluran dapat lebih terukur dan tepat sasaran.
Sebelumnya, ribuan guru madrasah dari semua jenjang yang mengajar di Kota Bogor terancam kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi virus corona.
Musababnya, honor yang selama ini diperoleh dari iuran siswa mandek akibat kebijakan sekolah jarak jauh atau sekolah di rumah.
“Ada belajar dari rumah itu tidak memperoleh gaji karena mengandalkan iuran,” kata Ketua Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Kota Bogor Hasbullah.
Berdasarkan data PGM setidaknya terdapat 3.290 guru non aparatur sipil negar (ASN) di semua jenjang di Kota Bogor. Adapun rinciannya, 1.035 guru yang berasal dari 135 Raudhatul Athfal (RA).
Kemudian, sebanyak 935 guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari 64 sekolah dan 920 guru dari 48 Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sementara, MA (Madrasah Aliyah) yang jumlah 18 sekolah memiliki sebanyak 400 guru.
Selama pemberlakuan pembelajaran daring yang dimulai pada bulan Maret 2020, Hasbullah menuturkan, orang tua siswa tidak melakukan pembayaran iuran. Sehingga, pihak sekolah kesulitan untuk memenuhi gaji para guru non-ASN.
“Saya mendapat konfirmasi dari para kepala sekolah kesulitan mencarikan honor bagi guru non-ASN. Karena mereka-mereka kan guru yayasan dan yayasan tidak mendapat pemasukan,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menyatakan, pihaknya telah berupaya untuk menjaring semua masyarakat yang terdampak Covid-19. Dia menyatakan, pendataan juga telah dilakukan oleh Ketua RT/RW setempat.
“Semuanya kan basisnya wilayah, mau guru madrasah, mau dia buruh lepas, harian, guru honorer mau siapa itu, basisnya adalah wilayah,” kata Dedie.
Jika mereka masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) amupun non-DTKS otomatis akan memperoleh bantuan. Namun jika belum terdaftar namun layak, mereka dapat mendaftarkan diri ke RW/RT setempat.
“Kalau memang sudah tua, Itu bisa didaftarkan secara berjenjang,” ujar Dedie.
Kendati demikian, dia menegaskan, pentingnya untuk gotong royong dalam menagani Covid-19. Dia menyatakan, RW Siaga Corona dapat dimanfaatkan dan dimaksimalkan bersama oleh masyarakat.
“Pemkot akan menggelontorkan ke masing-masing RW Siaga Corona berupa beras yang kita siapkan 300 ton dalam beberapa waktu ke depan yang diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu,” kata dia.(ded)
