PARUNGPANJANG-RADAR BOGOR, Pandemi Covid-19, benar-benar membawa dampak negatif terhadap semua sektor pembangunan di Kabupaten Bogor. Salah satunya proyek pembangunan jalur khusus tambang di Parungpanjang yang dipastikan tertunda.
Padahal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Dinas Bina Marga sudah menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED). Penundaan ini tak lain lantaran wabah Covid-19 yang merebak.
Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bogor, Lestya Irmawati menegaskan, bahwa Bina Marga Pemprov Jabar sudah membuat DED dan FS untuk pembangunan jalur khusus tambang. Namun, Lestya mengaku, hingga saat ini proyek tersebut belum mengalami perkembangan karena masih fokus penanganan Covid-19.
“Untuk tahapan selanjutnya Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP) dengan berkoordinasi intensif dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat,” jelasnya
Dikatakan Lestya, soal waktu pemerataan lahan dan lainnya, Pemprov Jabarlah yang menjadwalkan. Untuk sementara waktu, sambung Lestya, semua pihak sedang fokus penanganan Covid-19 sehingga sedikit tertunda.
“Semua pihak terus berupaya hanya sementara ini baik Pemkab Bogor maupun Pemprov Jabar sedang fokus penanganan Covid-19, dan waktunya belum dijadwalkan kembali,” ucapnya
Sebelumnya, Bupati Bogor Ade Yasin meminta Pemprov Jawa Barat pada tahun 2021 mendatang bisa merealisasikan rencana pembangunan jalan khusus tambang. “Saya sudah minta atau mengusulkan ke Pemprov Jawa Barat untuk segera merealisasikan pembangunan jalan khusus tambang, mudah – mudahan bisa teralisasi pada tahun 2021 mendatang,” tuturnya
Bahkan, dirinya menerangkan pembangunan jalan khusus tambang tidak harus dibeton atau aspal, namun cukup dengan proses pengerasan saja. “Menurut saya yang penting itu ada dulu jalur jalan khusus tambangnya dan yang terpenting jalan itu tidak bersinggungan dengan pengendara kendaraan umum ataupun masyarakat, sehingga tidak menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas,” pungkasnya
Seperti yang diketahui Pemprov Jawa Barat berencana akan meminjam lahan PT Perkebunan Nusantara VIII dan membebaskan lahan yang dimiliki oleh masyarakat ataupun pihak swasta. Biaya pembangunan jalur khusus tambang sendiri diprediksi mencapai Rp500 hingga Rp600 milyar dengan luas lahan yang menjadi penghubung wilayah Parungpanjang dengan Tol Balaraja mencapai 511.750 kilometer.(nal/c)
