BOGOR – RADAR BOGOR, Pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bogor tampaknya tak berjalan efektif.
Musababnya, tambahan kasus positif Covid-19 melonjak 31 orang hanya dalam tempo satu hari.
Dengan begitu, total kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bogor kini menyentuh angka 94 orang. Jumlah ini melebihi angka kasus positif di Kota Bogor yang kini berjumlah 67 orang.
“Hari ini (kemarin) jumlah yang terkonfirmasi positif bertambah sangat banyak yaitu 31 orang. 28 orang tercatat bekerja dan dirawat di Rumah Sakit di Jakarta. Sedangkan 3 orang lagi adalah ibu dan dan anaknya juga dirawat di Jakarta,” terangnya, ujar Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19, Syarifah Sopiah, Rabu (22/4/2020).
Penambahan 31 kasus ini, menyebar dari warga yang bertempat tinggal di tujuh kecamatan. Antara lain, Kecamatan Cileungsi 10 orang, Gunung Putri (9), Bojonggede (4), Gunung Sindur (2), Cibinong (4), Babakan Madang (1), dan Kemang (1).
Kenaikan drastis ini sungguh berbanding terbalik dengan keinginan Pemkab Bogor untuk menekan penyebaran Covid-19, dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah berjalan delapan hari.
“Dengan adanya lonjakan ini maka perlu sosialisasi yang lebih masif tentang pentingnya protokol kesehatan jika habis bepergian dan masuk ke rumah. Berganti pakaian, cuci tangan, mandi harus menjadi kebiasaan pada setiap keluarga,” imbuhnya.
Bupati Bogor Ade Yasin, sejak awal memang selalu mewanti-wanti terkait potensi penularan yang terjadi dari Jakarta.
Pihaknya sempat mengajukan agar transportasi kereta rel listrik (KRL) bisa dihentikan selama PSBB. Hanya saja, keinginan itu tak dikabulkan oleh Kementerian Perhubungan. Kasus ini semakin menguatkan paparan virus menjadi sangat rentan di wilayah Jabodetabek.
“Jakarta adalah episentrum wabah di Indonesia. Sekitar separuh kasus dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota atau kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek, porsinya mencapai sekitar 70 persen,” terang Ade.
Oleh karena itu, keberhasilan mengendalikan penyebaran sangat bergantung pada penanganan di Jabodetabek. Menurut Ade, teramat berat rasanya kalau diserahkan kepada masing-masing kepala daerah.
Apalagi pihaknya tidak diberikan kewenangan penuh karena banyak terbentur aturan di pusat. Contohnya saja terkait penggunaan trasportasi kereta atau KRL.
“Kunci untuk menjinakkan wabah Covid-19 ini diantaranya dengan menjaga jarak, memakai masker, dan berdiam diri di rumah. Jika itu tidak dilakukan, PSBB ini akan mubazir dan berkepanjangan, sehingga ongkos sosial dan ekonominya maka tak tergantikan,” pungkasnya. (mam/dka/d)
