CIGOMBONG -RADAR BOGOR, Kasus sengketa lahan antara warga Ciletuh Hilir dengan perusahaan raksasan MNC Group melalui anak perusahaannya MNC Land seakan buntu tanpa penyelesaian.
Terakhir, pada akhir Februari 2020, warga didatangi oleh media internasional, the British Broadcasting Corporate (BBC) television & Newyork Post (Surat Kabar/koran) untuk mengetahui lebih dalam mengenai kasus yang dialami warga setempat.
Dengan didampingi kuasa hukum warga, Jurnalis asal United State America (USA) itu menanyakan terkait kemanusiaan (HAM) hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak MNC Land.
Selain itu, mereka juga menyoroti keterlibatan Presiden Amerika, Donald Trump pada proyek MNC Land tersebut. Pasalnya di Amerika sendiri ada aturan yang mengatakan bahwa “seorang presiden tidak boleh memiliki bisnis diluar negeri”.
“Donald trump melalui anaknya Trump junior ‘Jr.’, melakukan kerja sama bisnis dengan owner MNC Group Hary Tanusoedibyo,” ungkap Kuasa Hukum Warga, Anggi Triana Ismail. (22/04)
Menurutnya, selain di Lido Cigombong, Bogor, Trump juga menjalankan bisnis dengan MNC di Bali. Inilah yang menjadi sorotan para jurnalis tersebut.
“Ini akan menjadi bahaya apabila dibiarkan begitu saja,” ucap Anggi menirukan bicara kedua jurnalis tersebut. (Joshua & Krithika Varagur)
Pada awal tahun 2020, Direktur Eksekutif Sembilan Bintang and Partner itu melayangkan surat perlindungan hukum & HAM kepada DPRD Kab Bogor dan direspon oleh petinggi DPRD Kab Bogor, dimulai oleh Ketua DPRD, Wakil Ketua I-III DPRD Kab Bogor.
Pada tanggal 30 Januari, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto akhirnya mengundang warga untuk mendengar aspirasi warga. Hasil dari pertemuan tersebut, DPRD Kabupaten Bogor akan melakukan sidak lapangan dan membentuk Pansus.
Lalu pada 5 Februari, Rudy berikut dengan beberapa SKPD, kepala dinas terkait dan seluruh jajaran Muspika Cigombong hadir dalam agenda sidak tersebut.
Namun justru pihak perusahaan tidak hadir dalam agenda sidak tersebut dan membuat Ketua DPRD harus mengatakan perusahaan MNC Land tidak memiliki itikad baik.
Akhirnya tidak ada hasil konkrit dari sidak tersebut. Rudy mengatakan, DPRD akan membentukan pansus guna menuntaskan konflik yang terjadi antar warga dengan perusahaan.
“Akan tetapi, sampai detik ini Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pak Rudy hilang tanpa ada kabar sama sekali. Entah apa yang terjadi, kami masih berfikir baik sampai saat ini,” tanya Anggi.
Keadaan diperparah dengan perlakuan perusahaan yang membuat pagar beton pembatas antara tanah warga dengan tanah milik perusahaan.
Menurut Anggi, dari keterangan warga atas adanya beton pagar tersebut sangat mengganggu akses hilir mudiknya masyarakat setempat.
“Warga masih mempercayakan Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan menunggu janji manisnya,” imbuhnya.
Sampai saat ini jurnalis amerika tersebut intens dalam berkomunikasi dengan kuasa hukum warga. Hingga 22 April 2020, BBC TV & Newyork Post melakukan ‘interview live’ melalui siaran teleconference. (cr2/c)
