CIBINONG-RADAR BOGOR, Tak hanya masyarakat, sejumlah kepala desa (Kades) juga mengeluhkan keberadaan bantuan pemerintah untuk warga yang terdampak wabah virus corona atau Covid-19.
Sejumlah kepada desa di Kabupaten Bogor mengeluhkan bantuan pemerintah, terutama bantuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp600 ribu setiap bulannya.
Bantuan langsung dari presiden berupa uang tunai Rp600 ribu yang dianggap tidak tepat sasaran serta menimbulkan kekisruhan di tengah masyarakat. Seperti di Desa Cibanon, Kecamatan Sukaraja.
Bantuan dari presiden, hanya lima rumah tangga (KK) yang menerima bantuan. Kades Cibanon, Ujang Supriadi pun mempertanyakan data darimana yang digunakan untuk memberi bantuan.
“Presiden itu data darimana? Di desa saya cuma lima yang menerima. Kalau misalnya pemerintah nggak ada uangnya ya sudah lebih baik tidak usah,” kata Ujang, Selasa (28/4).
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Bogor, memberi perlindungan kepada para kades, untuk memotong bantuan dari Rp600 menjadi Rp200 ribu per keluarga, dengan harapan bantuan bisa merata.
“Nanti kita bikinkan berita acara sesuai kesepakatan dengan penerima bantuan. Tapi minta perlindungan juga dari pemda. Jangan sampai nanti setelah Covid-19 ini, kita malah dipenjara,” tegas Ujang.
Lain dengan Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Lukmanul Hakim, menurutnya, sejauh ini baru 36 keluarga yang mendapat bantuan.
“Malah ada satu desa, yang menerima bantuan cuma satu orang. Datanya darimana? Kalau negara nggak ada uang ya sudah bilang saja. Jangan masyarakat diberi harapan palsu,” katanya. “Kita ini berada di tengah masyarakat yang sedang gelisah. Jangan ditambah PHP tanpa fakta,” tegas Lukman.(cek/pojokbogor)
