CIBINONG-RADAR BOGOR, Masih semrautnya pembagian Bansos mendapat sorotan Peduli Rakyat Bogor (PRB). Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini mendesak agar semua pihak menahan diri jangan sampai menghujat atau melakukan tindakan anarkis.
‘’Kami hargai kepala desa (Kades) yang demo ke Dinas Sosial Kabupaten Bogor dengan mengatasnamakan organisasi perkumpulan desa desa karena memang membela rakyat desanya yang saat ini serba kekurangan,’’ kata Ketua PRB Johan Pakpahan.
Pria yang juga politisi PDI Perjuangan ini meminta para Kades maupun jajaran Pemkab Bogor tak boleh menyalahkan pemerintah pusat yang saat ini beritikad baik menangani covid19 dan dampak ekonomi yang timbul.
‘’Saya mengajak mari kita gotong royong mengatasi masalah ini bersama-sama, tak boleh saling hujat atau mencela pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jabar,’’ tegasnya
Dia mengajak warga yang mampu atau kaya membantu warga lemah atau membutuhkan sambil menunggu pembenahan dalam penyaluran bantuan sosial ini.
Sekedar diketahui, gelombang protes dan kritik penyaluran bantuan sosial atau bansos dari pemerintah terus terjadi.
Pada Minggu (28/4/2020), giliran puluhan kepala desa (kades) se-Kabupaten Bogor menyambangi kantor Bupati Bogor. Mereka khawatir, bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa akan menimbulkan huru-hara di tengah masyarakat.
Warga yang terdampak wabah Covid-19 memang menjadi prioritas untuk mendapatkan BLT. Hanya saja, warga yang terdampak di Kabupaten Bogor tidak sebanding dengan data pembagian BLT dari pemerintah pusat.
Soalnya tidak semua warga bisa tercover oleh bantuan berupa uang tunai Rp600 ribu dari pemerintah.
Kuota Bansos di Kabupaten Bogor memang jumlahnya sangat terbatas. Yakni untuk 1.011.756 kepala keluarga.
Jumlah ini masih jauh dari jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang berjumlah 5,9 juta jiwa. (unt)
