BOGOR-RADAR BOGOR, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memastikan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor, dilakukan secara bertahap.
Sebanyak 19.904 keluarga dipastikan akan menerima bantuan sosial (Bansos) yang dikeluarkan selama pandemi Covid-19. Dari total tersebut, berdasarkan data terakhir yang ada di Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) menyebut penyaluran yang dilakukan Kantor Pos Indonesia Cabang Bogor, sampai Rabu (6/5) sebanyak 6.535 keluarga.
Kadiskominfo Kota Bogor, Rahmat Hidayat menjelaskan, bantuan yang disalurkan terus mengalir kepada penerima. Bantuan tersebut sudah tersebar di Kecamatan Bogor Utara, Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Barat. “Memang baru sebagian yang disalurkan,” katanya.
Masih kata mantan Camat Bogor Utara ini, bantuan tersebut ditargetkan selesai penyalurannya pada Minggu (10/5). Sejauh ini, Bima mengungkapkan, data non-DTKS yang mendapat JPS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor sebanyak 19.904 KK. Nantinya, setiap KK akan memperoleh bantuan langsung tunai Rp 500 ribu selama empat bulan.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang merasa belum didata atau belum mendapatkan bantuan bisa mengadukan hal tersebut ke Balaikota Bogor, sebagai bahan evaluasi penyaluran bantuan APBD Kota Bogor tahap pertama. “Untuk tahap pertama targetnya sampai tgl 10 Mei mudah-mudahan selesai seluruhnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Covid-19 DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri menyoroti lambannya pendistribusian bantuan yang dilakukan Pemkot Bogor. Sebab, menurut dia, Pemkot Bogor akan menyalurkan bantuan pada 27 April lalu, namun faktanya bantuan sempat tersendat. “Jangan sampai kejadian-kejadian seperti kemarin (pungli) terjadi lagi dan malah menjadi penghambat dalam penyalurannya,” tegasnya.
Politisi PPP itu mengaku akan segera mengevaluasi hal ini dengan jajaran legislatif lainnya. Sebab, menurut ASB, terdapat indikasi bahwa Pemkot Bogor tidak memiliki anggaran yang cukup untuk segera disalurkan kepada warga yang sudah terdata.
“Dari awal kami sudah peringatkan, semua anggaran yang tidak perlu seharusnya ditarik semua untuk bantuan sosial. Tapi kalau sudah begini ya kita tinggal menunggu hasil evaluasi saja,” ASB yang juga sebagai anggota Banggar DPRD Kota Bogor.
Sebelumnya, Pemkot Bogor segera meluncurkan peta persebaran bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menuturkan langkah itu untuk mengetahui bantuan yang telah disalurkan baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
“Kita luncurkan peta digital online tentang sebaran bantuan. Sebaran Covid-19 kan kita udah punya petanya, ini sebaran bantuan juga perlu,” kata Bima usai menyalurkan bantuan sosial secara simbolis di Kantor Kecamatan Bogor Utara.
Bima menuturkan, telah meminta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Persandian (Diskominfostandi) Kota Bogor untuk segera berkoordinasi dengan Camat dan Lurah untuk mengetahui data yang real-time. Sehingga data penerima bantuan dapat diketahui oleh publik secara digital.(ded)
