BOGOR—RADAR BOGOR, Hanya dalam tiga bulan, peta ekonomi global berubah secara dramatis. Dari optimisme ke jurang resesi. Hal Ini karena virus bernama SARS-CoV-2 atau dikenal sebagai corona.
Virus penyebab penyakit Covid-19 itu menyebar ke seluruh pelosok dunia, termasuk Jawa Barat menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta dalam hal jumlah terbanyak penyebaran covid19.
Dampak yang terjadi di Jawa Barat, pabrik-pabrik membatasi produksi, toko-toko tutup, pelajar dan pekerja kantoran diminta belajar dan bekerja di rumah. Alhasil Covid-19 tak hanya menyebabkan masalah kesehatan, melainkan juga perekonomian.
‘’Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jabar sangat memengaruhi perekonomian khususnya pada sektor perdagangan dan perindustrian. Terjadi penurunan yang sangat drastis semenjak adanya pandemi ini,’’ kata Anggota DPRD Jabar, H Ruhyat Nugraha.
Menurut dia, pemberlakuan PSBB ini menyebabkan baik daya jual dan daya beli masyarakat menurun. Akibatnya ekonomi di masyarakat pun perputarannya saat ini juga sangat melandai.
‘’Jumlah penganggur semakin tinggi karena pabrik-pabrik banyak yang tidak beroperasi,’’ jelas wakil rakyat dari Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) ini. Meski begitu saat ini masyarakat saat ini bisa memanfaatkan media online untuk melakukan transaksi jual-beli.
Namun secara umum, jumlah masyarakat Jabar yang tidak memiliki penghasilan semakin besar. Untuk itu,dia meminta agar Pemprov Jabar secepatnya mengadakan program unggulan dan taktis guna menyelamatkan perekonomian masyarakat terutama jenis usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Tentunya, dengan melihat potensi unggulan yang ada wilayahnya masing-masing. ‘’Misalnya di wilayah Bogor Barat, Pemprov bisa bantu salah satunya usaha pertambangan rakyat,’’ kata anggota DPRD Jabar dari Dapil Kabupaten Bogor ini.
Dia pun mendesak agar Pemprov melalu Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar membuat teknis bantuan untuk jenis wilayah pertambangan rakyat (WPR).
Terlebih di wilayah Bogor Barat ini masyarakat sudah terbiasa dengan usaha penambangan secara tradisional. Nah,bila ada bantuan teknis dari Dinas ESDM Jabar, para penambang rakyat ini bisa hidup dan bahkan berkembang lagi.
Ruhyat Nugraha pun mendesak Pemprov Jabar memaksimalkan social safety net (jaring pengaman social, red) dalam bentuk bantuan sosial, dan memastikan kesiapan stok pangan di daerah.
Terlebih Pemprov sudah mendapat kewenangan untuk refocusing dan realokasi penggunaan APBD. Provinsi Jabar sendiri mendapatkan total anggaran refocusing dan realokasi sebesar Rp7,9 triliun.
Rinciannya, refocusing dan realokasi APBD provinsi dan kabupaten/kota dengan total Rp10,8 triliun itu ditujukan untuk bidang kesehatan sebesar Rp4,4 triliun, Rp6,3 triliun untuk Program Jaring Pengaman Sosial, dan Rp133,6 miliar untuk penunjang lain. (*/unt)
