BOGOR–RADAR BOGOR, Tim Koordinasi Pencegahan (Korgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wilayah Jawa Barat memantau langsung proses penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kota Bogor.
Terutama pemantauan pada bantuan dari Sistem Kolaborasi dan Partisipasi Rakyat (Salur) yang merupakan inovasi Kota Bogor itu.
Meski demikian, Ketua Tim Korgah KPK Wilayah V Jawa Barat, Budi Waluya mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi Salur Kota Bogor. Pemkot sudah sangat maksimal menangani dan mengantisipasi akibat Covid-19.
“Kami pesan agar Pemkot Bogor selalu meng-update database, jumlah, timing pemberian dengan pengaturan dan transparansi,” singkatnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Bansos warga terdampak Covid-19 dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor secara online di Paseban Punta, Balai Kota Bogor, Selasa (12/05) lalu.
Sementara, Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, berdasarkan data awal yang dikumpulkan
berjenjang dari mulai RT, RW, wilayah, dan dinsos terkumpul DTKS Kota Bogor sebanyak 159 ribu KK yang kemudian disepakati pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Pemkot Bogor mendapatkan DTKS 23 ribu KK.
“Di lapangan terjadi banyak dinamika, mulai dari warga yang didata mengira akan mendapatkan sumbangan, ada warga yang didata dan tidak, tidak semua warga paham mana DTKS dan non-DTKS, mana yang dari Kemen sos, provinsi, dan pemkot,” ujarnya.
Hal tersebut, lanjut Bima, membuat Pemkot Bogor melakukan langkah-langkah cepat dengan membangun sistem valid secara kolaborasi dan partisipasi.
Membutuhkan penguatan wilayah yang merupakan garda terdepan bukan hanya untuk sosialisasi Covid-19 tapi juga melakukan pendataan.
“Kami juga meminta pengawasan dari publik agar sistem ini berjalan dengan baik, bisa melalui jalur pengaduan online dan offline,” imbuhnya.
Bima menuturkan, warga yang ingin mengajukan bisa masuk ke Salur (salur.kotabogor.id), masukkan NIK dan akan keluar datanya.
Sistem ini memungkinkan semua warga masuk skema dan sistem ini juga secara otomatis bisa menyeleksi data ganda. Sistem ini sudah terbukti, dari 19 ribu data KK berkurang sampai 6 ribu karena persoalan data ganda.
“Salur juga bisa menentukan kriteria yang layak dibantu. Warga yang layak dibantu akan masuk di Program Keluarga Asuh. Begitu juga dengan para donatur yang dapat mengakses Salur dan menentukan pilihan warga yang mau dibantu,” katanya. (dka/c)
