CIBINONG–RADAR BOGOR, Beberapa jalur bantuan sosial (bansos) dari pemerintah telah dinikmati oleh keluarga terdampak Covid-19. Namun, bansos itu dianggap masih mengalami ketimpangan di tengah masyarakat.
Pasalnya, tak semua keluarga yang terdata oleh pihak kelurahan maupun RT dan RW mendapatkan bantuan itu.
Tak jarang, bansos hanya menjangkau kurang dari 50 persen warga yang terdampak Covid-19. Sebagian besar yang sudah terdata terpaksa hanya bisa gigit jari.
Di antaranya, lingkungan RT 07/03 Kelurahan Pabuaran. Tak ada satu pun keluarga yang mendapatkan bansos dari pemerintah pusat pada tahap pertama. Akan tetapi, tahap kedua hanya merangkum enam keluarga.
Ditambah lagi, bansos dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) hanya cair untuk 10 orang.
“Warga saya hampir 80 persen terdampak Covid-19. Ada yang karena di-PHK, tetapi banyak juga warga yang kerja serabuta atau tukang ojek. Bagaimana pun selama Covid-19, mereka kena imbasnya. Makanya mereka seharusnya tetap dapat bansos,” sesal Ketua RT, Dinar Mariana saat ditemui Radar Bogor, Rabu (27/5/2020).
Hanya saja, Dinar pun dibuat bingung dengan siapa saja keluarga yang berhak mendapatkan bansos itu. Jika merujuk pada arahan kelurahan, maka warga yang tidak masuk sebagai ASN, penerima bantuan PKH, dan BNPT berhak mendapatkan bantuan.
Akan tetapi, jumlah bansos yang tiba di lapangan tetap tak sesuai dengan jumlah warga yang seharusnya mendapatkan bantuan selama masa pandemi ini.
“Kita terkadang bingung juga. Ya, kita kasih saja sesuai yang turun dari nama tersebut. Walaupun warga yang lain mungkin cemburu, tetapi kita ngasih informasi dan edukasi kepada warga yang tidak menda patkan. Bahkan, kita membuat bantuan swadaya. Kemudian dari zakat fitrah yang tahun ini kita juga yang mengelola,” terang lelaki beranak satu ini.
Pihaknya sempat mengajukan hingga 159 KK yang berhak mendapatkan bansos dari berbagai jalur itu. Warga yang mendapatkan bansos provinsi yang disalurkan dari kantor pos, hanya enam orang di lingkungan nya.
Bantuan beras 30 kilogram dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun hanya mentok di angka 13 orang. Wujudnya belum ada sampai sekarang.
Tak pelak, pengurusnya harus memutar otak agar tak terjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Strategi antisipatifnya, pemerintah setempat merembuk dengan penerima bantuan.
Misalnya, bansos dari provinsi, yang hanya tiba untuk enam KK, disetujui untuk dibagi-bagi kembali ke penerima yang lain. “Enam karung kita pecah sesuai keridaan dan kesepakatan bersama,” imbuhnya.
Kejadian itu hanya contoh dari lingkungan terkecil dalam satu kelurahan. Di tempat lain, seorang warga bernama Maryani mengatakan bahwa penentuan penerima bansos di kawasan Sentul justru melalui ajang pengundian atau dikocok.
Itu imbas dari bansos yang turun memang tak sepadan dengan jumlah keluarga yang terdampak Covid-19. “Kenapa di daerah Sentul yang dapat bansos harus dikocok namanya seperti main arisan saja,” katanya.
Bupati Bogor, Ade Yasin sendiri sempat mengakui bahwa bansos yang disalurkan kepada masyarakat memang masih belum merata. Tak heran pihaknya mengupayakan keran bantuan dari program lain di luar APBD.
Di antaranya program sosial dari komunitas Bogor Gercep melalui ATM Beras maupun Cadangan Pangan Desa. Melalui program itu, ia berharap masyarakat yang belum menerima bansos bisa terpenuhi selama masa pandemi ini. (mam)
