BOGOR – RADAR BOGOR, Kasus penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran masih terjadi di Kota Bogor.
Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung, 6.000 penerima bantuan yang tidak valid. Mulai dari penerima ganda, telah meninggal dunia hingga penerima dari keluarga mampu.
Wali Kota Bogor Bima Arya menandaskan Pemerintah Kota Bogor telah membatalkan ribuan penerima yang tidak tepat sasaran itu. Kemudian mengalokasikan kepada kepada warga terdampak lainnya yang lebih memenuhi persyaratan penerima Bansos, tapi belum terdata.
“Jumlahnya (tidak tepat sasaran) ada sekitar 6.000 penerima,” ujar Bima di sela-sela meninjau penumpang kereta rel listrik (KRL), di Stasiun Bogor, Senin (22/6/2020).
Dia menegaskan, akan menyisir kembali perbaikan data penerima bansos bagi warga Bogor yang terdampak ekonomi akibat Covid-19. Pihaknya akan memprioritaskan mereka yang belum terdata pada data terpadu keluarga sejahtera (DTKS) atau Non-DTKS.
“Datanya ada yang sudah diperbaiki, tapi akan saya sisir lagi untuk lebih memastikan validitasnya,” ungkap Bima.
Perbaikan dan pengecekan kembali data penerima bansos dari kelompok Non-DTKS, untuk digunakan pada penyaluran bansos tahap kedua yang dijadwalkan pada pekan depan.
Sebagai informasi, jumlah warga Kota Bogor yang menerima bansos mencapai 156.192 keluarga yang dibagi menjadi dua kelompok. Yakni Non-DTKS dan DTKS.
Masing-masing kelompok mendapat bantuan dari sumber yang berbeda-beda. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah Kota Bogor.
Untuk Kota Bogor, pemkot mengalokasikan bantuan untuk 23 ribu keluarga terdampak. Untuk tahap pertama tidak semua keluarga mendapatkan bantuan lantaran setelah dilakukan pengecekan ulang dan validasi, diperoleh data valid hanya 19.904 keluarga.
Sementara itu untuk bantuan tahap kedua yang akan dikucurkan akhir bulan ini, penerima bantuan tetap dialokasikan untuk 23 ribu keluarga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bogor, Anggraeni mengatakan pihaknya sedang melakukan proses verifikasi dan validasi dengan penyandingan dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
Dengan kata lain, Dinsos sedang membersihkan data terlebih dahulu. Hal itu juga untuk memastikan tidak ada penerima ganda. “Pengawasan juga kami perketat. Mulai dari aplikasi Salur, RT /RW juga kelurahan,” bebernya.
Bagi yang belum tahu, Pemkot Bogor membuat aplikasi khusus bagi warga dan penerima bansos untuk mengecek apakah mereka terdata sebagai penerima bantuan atau tidak. Apalikasi itu bernama Salur yang merupakan akronim dari sistem kolaborasi dan solidaritas untuk rakyat.
Anggraeni tak menampik, banyak hal yang mesti di evaluasi pada penyaluran bantuan tahap pertama. Terlebih soal data. Karena Pemkot Bogor saat itu kaget dengan kedatangan pandemi Covid-19, sehingga belum ada kesiapan yang maksimal.
Apalagi, dia menyebut, kategori miskin baru (misbar) bagi penerima bantuan belum ada kejelasan parameternya. “Sarana pendukung, juga SDM-nya juga harus di evaluasi,” imbuh dia.
Adapun bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 ini, Pemkot Bogor menganggarkan bantuan sebesar Rp53 miliar. Dari jumlah itu, anggaran yang digunakan baru sekitar Rp10 miliar (dka/c)
