BOGOR – RADAR BOGOR, Insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien Covid-19 di Kota Bogor belum sepenuhnya tersalurkan.
Seperti yang dialami Nakes di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor. Dari Rp15 miliar biaya klaim penanganan Covid-19 yang diajukan, baru Rp4,1 miliar yang dibayar pemerintah pusat.
Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr Ilham Chaidir mengatakan pembayaran Rp4,1 miliar itu baru menyentuh sebagian jasa layanan visit dokter, asuhan keperawatan, dan operasional rumah sakit.
Pembayaran itu akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan klaim pelayanan Covid-19 yang dibayarkan dari pemerintah pusat.
“Sementara untuk insentif tenaga medis dari pusat masih tahapan verifikasi, jadi belum turun,” ucapnya.
Untuk insentif tenaga medis sudah diajukan ke Kementerian Kesehatan dibantu oleh Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi Jawa Barat.
Dia mengatakan dari total 400 tenaga medis yang bekerja di RSUD, 30 persen-nya menangani pasien Covid-19 sejak awal pandemi di Kota Hujan.
Ilham menyebut masih ada sekitar Rp4,9 miliar biaya tambahan dari pemerintah pusat yang akan dibayarkan sebagai claim Covid-19 tahap berikutnya. “Ada jasa layanan medis dan pembelian bahan habis pakai ” ujarnya.
Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana penanganan Covid-19 untuk bidang kesehatan sebesar Rp75 triliun yang disalurkan melalui Kemenkes serta Rp2,5 triliun yang disalurkan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan insentif untuk tenaga kesehatan di daerah sebesar Rp3,7 Triliun secara bertahap melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dokter spesialis akan mendapatkan tunjangan maksimal Rp15 juta per bulan, dokter umum maksimal Rp10 juta per bulan, perawat maksimal Rp7,5 juta per bulan, dan tenaga kesehatan lainnya maksimal Rp5 juta per bulan.
Ilham meyakini pemerintah pusat segera melakukan pembayaran insentif bagi tenaga medis yang berjibaku menangani pasien Covid-19, terlebih sudah ada intruksi dari Presiden Joko Widodo.
Dia berharap agar pencairan insentif untuk tenaga medis dipercepat. “Saya pikir itu akan dibayarkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Verifikasi sudah sampai ke Kemenkes. Itu kan berjenjang. Infonya sudah diverifikasi,” ucapnya.
Menurutnya dengan adanya inisiatif pemerintah untuk memberikan insentif diharapkan dapat memotivasi tenaga kesehatan agar lebih semangat dan memberikan pelayanan dengan baik.
Karena pekerjaan mereka sangat bersiko, dan cukup melelahkan dengan penggunaan alat pelindung diri (APD) lengkap.
Selain insentif untuk nakes, Mantan Kepala UPTD Puskesmas Tanah Sareal Kota Bogor menyebut perlu ada insentif juga untuk petugas selain tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19. Seperti sopir ambulance, cleaning service, petugas limbah dan pemandian jenazah.
“Permasalahannya petugas di luar tenaga kesehatan itu tidak ditanggung Kemenkes. Tapi mereka ini juga kan harus dibayar,” kata Ilham.
Untuk menyelesaikan permasalahan itu, RSUD mengambil langkah mengajukan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
“Ini inisiatif kami. Kalau tidak dari pemda, kami akan coba manage dari claim Covid-19. Tapi nanti kita bayarkan saat claim terbayarkan” ucapnya .
Untuk diketahui, RSUD Kota Bogor mendapatkan bantuan BTT sebesar Rp6,2 miliar yang akan digunakan untuk perencanaan. Tetapi, karena banyaknya bantuan dari masyarakat, anggaran tersebut tidak dibelanjakan seluruhnya.
“Yang dipakai hanya Rp2,3 miliar. Itu untuk beli rapid test, alat kesehatan dan APD. Sisanya Rp4 miliar kami kembalikan ke APBD,” pungkasnya. (ded/c)
