Oleh sebab itu, APPBI meminta kepada pemerintah untuk membantu pihak pusat perbelanjaan, baik pemilik, dan tenant-tenant, agar mereka bisa dibantu terkait PPN, PPh, dan soal listriknya.
Bila dilihat dari penghasilan penjual di ritel modern yang terbatas meskipun mal telah dibuka. “Saya kira ini akan membantu para penyewa juga bisa bertahan lebih lama, sebab kalau penyewanya tidak tahan dia akan berhenti dan tutup, akhirnya mal yang sudah diizinkan buka akan tutup lagi,” ucap dia.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan aktivasi pusat perbelanjaan di Kota Bogor merupakan sebuah keniscayaan. Menurut dia, Pemerintah Kota Bogor bisa bangkrut bila sektor perekonomian seperti mal, hotel dan restoran tak beroperasi.
Karena itu pelonggaran harus dilakukan namun diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat. “Kita tidak bisa menutup semuanya, bangkrut kita. Jadi bertahap kita buka tapi protokol kesahatan kita seriusi, kita pantau betul secara detail. Supaya seimbang antara ekonomi dan kesehatan,” ujar Bima.
Dia mengungkapkan, kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor saat ini sangat terdampak Covid-19. Sejak pandemi masuk ke Bogor pada pertengahan Maret 2020, pendapatan asli daerah (PAD) mengalami penurunan yang begitu signifikan.
Dia memperkirakan APBD Bogor hanya bisa bertahan hingga di bulan Oktober 2020 jika tempat usaha terus tutup. “Dengan kondisi begitu maka yang terjadi adalah PNS tidak bisa gajian,” ungkap dia.
